JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025). Pertemuan selama tiga jam ini menjadi forum penting untuk membahas tuntutan rakyat pascademonstrasi, mulai dari pembebasan aktivis yang ditahan, reformasi kepolisian, pemberantasan korupsi, hingga hilirisasi sumber daya alam.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, yang mendampingi Presiden, mengatakan Prabowo menyambut baik aspirasi pembebasan mahasiswa, pelajar, dan aktivis yang ditahan sejak aksi demo pada 25 Agustus lalu. "Pak Presiden menyambut, ‘oke, akan ditindaklanjuti’," ujarnya usai pertemuan.

Tuntutan ini disampaikan langsung oleh para tokoh bangsa, di antaranya Sinta Nuriyah, Lukman Hakim, Quraish Shihab, Frans Magnis Suseno, Komaruddin Hidayat, Omi Komaria Nurcholish Madjid, Laode Syarif, Gomar Gultom, hingga Bikku Dhanmasubho Mahathera. Mereka juga meminta dibentuknya tim investigasi independen dan tim reformasi kepolisian. 

Eks Menteri Agama, Lukman Hakim, menegaskan penahanan mahasiswa dan pelajar berpotensi merusak masa depan generasi muda. "Kami khawatir pendidikan mereka terputus. Anak-anak ini masih memiliki kepentingan belajar, sehingga tidak seharusnya ditahan terlalu lama," katanya.

Selain soal aktivis, pembicaraan juga menyentuh isu korupsi dan hilirisasi SDA. Budiman menyebut pandangan Prabowo sejalan dengan desakan GNB. "Apa yang disampaikan para tokoh hampir sama dengan agenda Presiden. Beliau sangat terus terang, terutama soal pemberantasan korupsi," ujarnya.

Prabowo juga menyinggung kondisi politik terkini, termasuk provokasi yang muncul pascademo. "Beliau cerita fakta-fakta lapangan, banyak sekali orang yang diprovokasi. Sudah ada saling pengertian, termasuk tuntutan reformasi kepolisian yang juga sudah dijawab," tambah Budiman.

Pertemuan ini menandai titik penting relasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Aspirasi tokoh bangsa yang mewakili suara publik kini berada di meja Presiden, sementara publik menanti langkah nyata Prabowo menindaklanjutinya. ***