PEKANBARU - Anggota Komisi V DPRD Riau, Marwan Yohanis, meminta semua pihak mengambil peran terhadap kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang resmi diperpanjang.

Dikatakan Politisi Gerindra ini menyebut, berdasarkan penjelasan dari Presiden Jokowi, Riau menjadi satu dari lima provinsi yang angka penularan Covid-19 sangat tinggi. Sehingga, dilematis bagi dia sebagai legislator dalam melihat ini.

"Di satu sisi, angka Covid-19 terus meningkat, di sisi lain masyarakat juga perlu hidup. Dengan perpanjangan ini, pemerintah mestinya sudah menyiapkan alternatif untuk menjamin hidup masyarakat," kata Marwan, Selasa (10/8/2021).

Pemerintah sendiri, ujar Marwan, nyatanya juga tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, karena kondisi keuangan yang kian surut akibat pandemi. Untuk itu, dia berharap semua pihak harus mengambil peran.

Riau sebagai daerah industri, menurut Marwan, mestinya bisa mengumpulkan perusahaan-perusahaan besar dan membagi tanggungjawabnya di setiap daerah. Artinya, semua harus bahu membahu.

Apalagi dengan penyekatan jalan yang dilakukan ini, kata Marwan, jelas-jelas mempersulit aktivitas masyarakat. Dan sampai hari ini dia tidak tahu seperti apa dampak positif yang didapat dari penyekatan jalan tersebut.

"Kita serahkan ke pemerintah, ternyata uang juga terbatas, akhirnya masyarakat tak bisa bertahan tanpa keluar rumah. Kita prihatin sekali, tidak PPKM pun para pedagang ini jual beli sudah susah, apalagi PPKM ini, makanya perusahaan harus mengambil peran, bantuan harus ditingkatkan," tuturnya.

Marwan mencontohkan, di awal-awal pandemi dulu, TNI/Polri sempat membuat program bercocoktanam di rumah, namun belakangan Marwan tidak lagi melihat program berbagi bibit tersebut.

Sementara program berbagi sembako yang diberikan pemerintah belakangan ini, menurut Marwan, tidak mampu sepenuhnya menutupi kebutuhan hidup masyarakat. Dimana, sembako hanya mampu memberi keringan dua atau tiga hari saja.

Disamping itu, Marwan juga menyinggung kebutuhan hidup masyarakat lainnya selain pangan, salah satunya kebutuhan listrik. Dia mempertanyakan, apa kebijakan PLN dalam meringankan beban masyarakat yang terdampak PPKM ini.

"Kalau sudah naik bendera putih, itu artinya masyarakat sudah tak sanggup. Selain makan, mereka juga harus membayar tagihan listrik. Jadi, menurut saya perlu pemikiran yang sangat komprehensif," tutupnya. ***