BENGKALIS, GORIAU.COM - Potensi pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Bengkalis sebenarnya cukup besar, namun dalam pengelolaannya belum tergarap maksimal. Ke depan ini perlu ditingkatkan, mengingat pendapatan dari sektor dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (Migas) cenderung menurun setiap tahunnya.

Penekanan itu disampaikan Bupati Bengkalis, H Herliyan Saleh pada acara penandatanganan mou pelimpahan wewenang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dari Pemerintah Pusat ke Pemkab Bengkalis dan peresmian Kantor Pelayanan PBB P2 di halaman Kantor Dispenda Bengkalis, Kamis (16/1).

''Momentum penting hari ini harus dimanfaatkan dengan baik. Masih banyak potensi penerimaan PAD yang hilang, kita terkesan diam. Untuk itu mari kita gali potensi yang ada untuk meningkatkan PAD, termasuk dari sektor PBB P2 yang perlu didata ulang baik dari objek pajaknya maupun nilai pajaknya,'' ujar Bupati.

Kepada SKPD terkait perlu membuat penegasan-penegasan, lakukan reposisi secara bertahap. Ia mencontohkan tahun 2011, PAD Kabupaten Bengkalis di bawah Rp100 miliar, namun di tahun 2013 mampu naik Rp300 miliar dan ia berharap tahun 2015 bisa mencapai Rp500 miliar.Terkait dengan pelimpahan wewenang PBB P2 ini, Bupati menilai potensinya sangat besar kalau diterapkan secara baik dan benar. Untuk itu perlu upaya melengkapi data wajib pajak dengan baik dan nilai pajaknya juga harus ditinjau kembali apakah pemberlakukan udah sesuai dengan NJOP sekarang atau belum.

''Seperti disampaikan Kakanwil Pajak tadi, banyak pemberlakuan PBB P2 masih jauh di bawah harga pasar, belum ada penyesuaian dengan NJOP yang berlaku saat ini. Untuk itu jumlah wajib pajak maupun nilai objek pajak harus didata lagi ke depannya,'' pinta Bupati.

Pada kesempatan itu Bupati juga melakukan penandatangan kerjasama dengan Bank RiauKepri terkait pengelolaan setoran dan pemindahan buku PBB P2, penyerahan kendaraan operasional untuk UPTD dan peresmian Kantor Pelayanan PBB P2 yang berada di belakang Kantor Dispenda Bengkalis.  

Kakanwil Direktorat Pajak Riau-Kepri, R Waluyo Handoko mengatakan dengan pelimpahan kewengan pengelolaan PBB P2 ini, hendaknya menjadi semangat bagi daerah untuk memperluas dan meningkatkan pendapatan. Kabupaten kota juga memiliki wewenang untuk menunda pemungutan PBB P2 jika kondisi ekonomi masyarakat tidak memungkinkan.(jfk)