PEKANBARU, GORIAU.COM - Polda Riau menetapkan tersangka baru kasus dugaan kredit fiktif PT Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Pekanbaru sebesar Rp40 miliar.

"Penyidik sudah menetapkan empat orang yang dijadikan tersangka dalam kredit fiktif BNI. Namun, kali ini tersangka baru dari pihak debitur dan sekarang ini sedang melarikan diri," Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, AKBP Hadi Wicaksono di Pekanbaru, Rabu.

Dia menjelaskan, tersangka baru dari pihak debitur atas nama Direktur Utama PT Barito Riau Jaya sekaligus pemilik perusahaan tersebut yang bernama Eseron Napitupulu.

Begitu penyidik menetapkan menjadi tersangka, Eseron langsung pergi ke Jakarta. Entah minta suaka atau perlindungan dari pihak lain atau maksud dengan maksud apa ke ibu kota.

"Kami dapat informasi, Eseron pergi ke Jakarta dan belum tahu urusan apa dia ke Jakarta. Tapi yang jelas, dia harus siap hadir jika kami panggil untuk diperiksa sebagai tersangka," tegasnya.

Sebelumnya, penyidik sudah menetapkan tiga orang tersangka yang kesemuanya pejabat tinggi BNI dan masing berinisial DS, CM serta AY yang bakal dijerat Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Baik Eseron Napitupulu maupun tiga petinggi BNI yang telah ditetapkan statusnya menjadi tersangka, hingga kini masih bebas bekeliaran dan belum ditahan oleh Polda Riau.

Kejati Riau sebelumnya menyatakan siap untuk mengambilalih kasus kredit fiktif pada Bank Negara Indonesia Cabang Jalan Sudirman Pekanbaru dengan kerugian negara mencapai Rp40 miliar.

"Kasus ini juga memang harusnya distatuskan sebagai kasus korupsi, jika telah terpenuhi semua unsur," kata Kepala Kejati Riau, Eddy Rakamto.

Kasus tindak pidana korupsi kredit fiktif BNI sebesar Rp40 miliar bermula kredit yang diajukan PT Barito Riau Jaya ke bank yang menjadi salah satu milik Badan Usaha Milik Negara.

Hanya dengan anggunan kebun sawit fiktif seluas 1.004 hektare dengan mudah sukses membobol uang Negara dan nasabah atau masyarakat sebagai penabung di BNI Cabang Pekanbaru dan berpotensi merugikan keuangan Negara. ***