PEKANBARU – Tersangka dugaan korupsi fasilitas kredit modal kerja kontruksi (KMKK), senilai Rp 7,2 miliar lebih di Bank BJB Cabang Pekanbaru, segera tetapkan.

Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto mengatakan, dugaan korupsi di Bank BJB Pekanbaru itu, saat ini ditangani Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau, dan sudah masuk pada tahap penyidikan.

“Dugaan korupsi itu terjadi kurun waktu 18 Februari 2015 hingga tanggal 18 Februari 2016,” kata Sunarto kepada GoRiau, Senin (28/3/2022).

Awalnya, saat CV. PGR, dan CV. PB mengajukan permohonan pada tanggal 18 Februari 2015 dan tanggal 23 Februari 2015 untuk mendapatkan fasilitas kredit modal kerja kontruksi di Bank BJB Cabang Pekanbaru.

“Dalam melakukan pencairan kredit tersebut CV. PB dan CV. PGR diduga menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) tidak sah/fiktif atas kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan di Kantor DPRD Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singgingi yang mengakibatkan kerugian keuangan Bank BJB Cabang Pekanbaru,” lanjutnya.

Sejauh ini, penyidik sudah melakukan pemeriksaan tergadap 25 orang saksi termasuk 3 orang saksi ahli (shli keuangan kegara, auditor keuangan negara, ahli pidana korupsi).

Berdasarkan perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau, kredit tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp7.233.091.582,- (Ttjuh miliar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu lima ratus felapan puluh dua tupiah).

“Modusnya untuk mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja Kontruksi (KMKK) menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) tidak sah/fiktif atas kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan di Kantor DPRD Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singgingi,” jelas Sunarto.

Terakhir kata Sunarto, saat ini pihaknya sudah mengantongi calon tersangka, dan dalam waktu dekat akan dilakukan gelar perkara dan penetapan tersangka.

“Sudah ada calon tersangka, nanti akan disampaikan,” tutupnya.

Perbuatan itu dinilai melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ***