JAKARTA - Ketua komisi IV DPR RI Sudin dalam rapat komisi bersama Kementerian Pertanian (Kementan) RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (2/6/2022), mendorong agar situasi terkini terkait merebaknya wabah PMK (penyakit mulut dan kuku) hewan ternak dilaporkan ke presiden sebagai wabah nasional.

Status ini juga sebagai solusi dari rencana impor 3 juta vaksin PMK padahal jumlah hewan ternak nasional yang perlu dilindungi dari risiko terinfeksi PMK mencapai 18 jutaan ekor hewan ternak.

"Satu juta vaksin cukup buat apa? Se-Jawa Timur saja tidak cukup. Sudahlah, kita bilang ini sebagai bencana nasional, lapor ke presiden, Bappenas, dan Kementerian Keuangan," ucap Sudin sebagaimana dikutip GoRiau.com.

Dalam rapat, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) Nasrullah memang mengungkapkan, pemerintah berencana mengimpor vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) dari Prancis sebanyak 3 juta dosis. Namun, sebagaimana lansiran kontan, untuk tahap awal rencananya akan diimpor sebanyak 1 juta dosis.

Status wabah nasional juga menjadi solusi menurut Sudin, ketika Ia ditanya soal PMK yang merebak di Jawa timur. Menurutnya, ada opsi selain vaksin terhadap 18 jutaan hewan ternak.

"(Hewan ternak di, red) seluruh kabupaten (terinfeksi, red) saya tahu. Solusinya itu tadi, pemerintah menetapkan ini sebagai wabah nasional. (Dengan status, red) wabah nasional, (hewan ternak terinfeksi, red) dimatiin, (lalu, red) ganti rugi (petenak, red)," kata Sudin saat diwawancarai usai rapat.***