JAKARTA – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Denny Indrayana, mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus berupaya memenangkan pasangan calon yang didukungnya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurut Denny, langkah ini merupakan ancaman nyata bagi demokrasi Indonesia.

"Sebagai orang yang mengangkat salam dua jari dan ikut memilih Jokowi di Pilpres 2014, saya merasa bertanggung jawab untuk tidak membiarkan Beliau melakukan kesalahan konstitusional yang sangat fatal dan membahayakan kehidupan berbangsa," kata Denny di Jakarta, Selasa (25/4/2023).

Denny menjelaskan bahwa setiap orang, termasuk Presiden Jokowi, berhak memiliki pilihan dan preferensi terhadap calon presiden. Namun, ketika Jokowi menggunakan kewenangan dan pengaruhnya untuk memenangkan paslon yang didukungnya, maka ia telah melanggar konstitusi.

"Karena salah satu tugas utama presiden adalah memastikan setiap pemilu berjalan free and fair. Sebab, dengan kekuatan dan jaringan yang dimilikinya, sang presiden punya peluang besar untuk mempengaruhi hasil pemilu. Akibatnya, arena pertandingan tidak lagi adil bagi semua paslon, utamanya yang tidak mendapat dukungan sang presiden," ungkap mantan wakil menteri hukum dan ham (wamenkumham) tersebut.

Denny menilai, Jokowi tidak ingin mengulangi kekalahan seperti Pemilihan Gubernur DKI 2017 saat jagoannya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kalah dari Anies Rasyid Baswedan. Oleh karena itu, Jokowi berperan sebagai the real king maker dalam Pilpres 2024, sayangnya dalam bentuk yang salah.

Salah satu contohnya adalah dukungan Jokowi terhadap peninjauan kembali (PK) yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terkait pengurusan Partai Demokrat di Mahkamah Agung. Jika gugatan dikabulkan, maka Demokrat akan dikuasai Moeldoko, dan Koalisi Perubahan bisa bubar.

"Tanpa menafikan adanya kemungkinan dinamika dan perubahan, Presiden Jokowi terbaca mendukung paslon Ganjar Pranowo-Sandiaga Uno, lalu juga mencadangkan sokongan kepada Prabowo Subianto-Airlangga Hartarto, sambil tetap berusaha menggagalkan pencapresan Anies Baswedan, yang kemungkinan berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono, sepanjang partainya tidak berhasil 'dicopet' Moeldoko, tentu dengan persetujuan Presiden Jokowi," beber Denny.

Meski di depan publik, keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024 selalu dibantah, Denny menegaskan bahwa dalam realitas panggung belakang, Jokowi tetap aktif melakukan lobi di ruang tertutup dan menjalankan kerja politik yang nyata serta serius.

Denny menganalisis, target Jokowi adalah menjadikan presiden penggantinya sebagai orang yang mampu mengamankan dan melanjutkan program kerjanya. Dari percakapan dengan seorang petinggi negara yang merupakan salah satu lingkar utama Istana, Denny mengatakan bahwa Jokowi memiliki setidaknya dua harapan setelah lengser pada 2024.

"Satu, proyek Ibu Kota Negara (IKN) harus berlanjut, serta dua, tidak ada masalah ataupun kasus hukum yang menjerat Jokowi ataupun keluarganya," ungkap Denny. ***