CIREBON – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus longsor tambang galian C di kawasan Gunung Kuda, yang menewaskan 19 pekerja pada Jumat (30/5).

Dua tersangka tersebut berinisial AK, Ketua Koperasi Al-Azariyah sekaligus pemilik tambang, serta AR selaku Kepala Teknik Tambang yang mengawasi operasional di lapangan.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, menyampaikan bahwa aktivitas pertambangan tersebut tetap dijalankan meskipun telah mendapat dua kali surat larangan dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, masing-masing pada 8 Januari dan 19 Maret 2025.

“Larangan sudah jelas, tapi tetap diabaikan. Operasi tambang terus berjalan tanpa RKAB yang sah,” ujarnya, Minggu (1/6/2025).

Ia menjelaskan, longsor terjadi saat sejumlah pekerja tengah menambang batu gamping dan tras. Tebing mendadak runtuh, menimbun pekerja bersama alat berat dan kendaraan operasional.

Penyelidikan juga mengungkap bahwa standar keselamatan kerja tidak dijalankan. AR menjalankan perintah AK tanpa memperhatikan aspek K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), yang mengakibatkan banyak korban jiwa.

Polisi menyita barang bukti berupa lima dump truck, empat ekskavator, dan sejumlah dokumen tambang. Meski mengantongi izin usaha, tambang tersebut belum mengantongi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) – syarat utama tambang resmi.

Kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis: Pasal 98 dan 99 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 35 UU Ketenagakerjaan, UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, serta Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian.

“Ancaman hukumannya bisa sampai 15 tahun penjara dan denda Rp15 miliar,” tegas Sumarni. (ant)