DURI, GORIAU.COM - Salah satu sub kontraktor PT Chevron Pasifik Indonesia,yaitu PT Multi Structure tak membayarkan pesangon karyawannya yang di PHK secara sepihak. Dimana Sahat Pardamean Hutauruk sudah bekerja selama 5 tahun 6 bulan PT Multi Structure sebagai Foreman QA QC, sejak 21 Juli 2009 hingga 31 Januari.

Melalui PC FSP KEP-KSPSI kecamatan Mandau-Pinggir menggugat PT Multi Structure atas pemutusan hubungan kerja (phk) Sahat Pardamean ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) di Pekanbaru.

Ketua PC FSP KEP-KSPSI Mandau-Pinggir Jodi Siahaan menjelaskan kepada GoRiau.com, Minggu (12/7/2015) dikantornya, yang mana jabatan Sahat terakhir sebagai Welder AWS. Masa kerja secara terus menerus tanpa terputus dengan hubungan kerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (pkwt) dengan masa perpanjangan 6 kali.

"Begitu di PHK, pengasonnya tidak dikeluarkan, makanya kami mengguat PT Multi Structure ke pengadilan PHI pada tanggal 12  Maret 2015," kata Jodi didampingi Dhani Purba SH.

Dari hasil sidang itu, lanjunya, dikeluarkan putusan nomor: 15/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Pbr, yang isinya menolak eksepsi PT Multi Strukture untuk seluruhnya dan menghukum tergugat (PT Multi Structure) untuk membayar hak penggugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja pada penggugat secara tunai sebesar Rp37.904.000.

"Namun pengacara dari perusahan itu keberatan dengan putusan sidang. Sehingga mereka membuat memori kasasi atas putusan tersebut. Kami pun kembali membuat kontra memori kasasi atas putusan no 15/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Pbr. Bahkan kita juga minta Mahkamah Agung (MA) mempertimbangkan, pembayaran hak/upah penggugat kasasi selama proses 16 bulan secara tunai 4.120.000x6 total Rp65.920.000. Karena kita melihat, pihak perusahaan sengaja menunda-nunda," ulas Jodi.

Ia menegaskan kepada buruh lainnya yang mendapat perlakukan sama seperti Sahat, untuk bisa segera mengadukan permasalahan ini ke kantor kami di jalan Hangtuah no 79, kelurahan Balik Alam Duri.

"Kami siap membantu. Ini kami buat supaya pihak perusahaan melek dengan Undang Undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaikan perselisihan hubungan industrial," pungkasnya.

Menurutnya ada 50 lebih karyawan PT Multi Structure yang telah di PHK tak menerima pesangon.

Berdasarkan UU RI nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pasal 87, serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial Mewakili anggotanya.(ric)