PEKANBARU - Pertengahan triwulan II di minggu kedua bulan Mei, realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2019 baru mencapai 16,97 persen dengan nilai sebesar Rp1.557.739.359.493 atau Rp1,5 triliun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengatakan, bahwa realisasi APBD tersebut masih rendah. Di mana, untuk belanja tidak langsung sebesar 10,60 persen dan belanja langsung sebesar 6,37 persen.

"Diawal-awal ini memang sedang dalam tahap persiapan semua. Karena kita kan tidak boleh terburu-buru untuk mengeksekusinya. Perlu persiapan yang matang. Biasanya kita itu memang dipertengahan tahun nanti meningkat realisisanya," jelas Hijazi di Pekanbaru, Selasa (14/5/2019) sore.

Saat disinggung apakah ada OPD yang enggan menggunakan anggaran karena adanya harus menyesuaikan dengan visi misi gubernur terpilih, Ahmad Hijazi memastikan tidak ada.

"Tidak ada, tidak ada yang perlu diragukan lagi, karena visi dan misi itukan hanya penajaman saja. Jadi sebenarnya secara umum kebijakan daerah itu kan sesuai RKB dan Musrembang. Hanya saja saat masuk kegiatan, baru ada fokus, penekanan kemana, ke aspek apa. Misalnya sektor pertanian, pertanian yang bagaimana, misalnya sekarang kan kecendrunganya itu untuk budidaya padi, jadi fokus per komoditi. Kemudian untuk pengembangan usaha, fokusnya ke UKM agar produktif, jadi kegiatan itu difokuskan," tuturnya.

Menurutnya, selama ini serapan anggaran selalu tinggi. Sehingga tidak perlu dikhawatirkan akan terjadi sisa lebih anggaran.

"Sebelum 2016 ini itu seingat saya bisa berlebih sampai Rp 3 hingga Rp 4 triliun. Setalah 2016 realisasi serapan selalu tinggi, bahkan kita sampai kekurangan duit. Insfrastrutur, jalan dan jembatan kan banyak sekali di Riau yang perlu dibangun," ungkapnya.

Untuk realisasi fisik APBD tahun 2019 sampai dengan 13 Mei kemarin, kata Hijazi, sudah mencapai 20,42 persen. Rincianya belanja tidak langsung 12,72 persen dan belanja langsung 7,70 persen. "Untuk fisik itu angkanya sudah cukup tinggi," tutupnya. ***