
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) membidik dugaan korupsi perizinan tambang nikel milik PT Adhita Nikel Indonesia (ANI) yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara. Sebelum penetapan tersangka dilakukan, pemilik sekaligus pengendali perusahaan tersebut, Arif Kurniawan (AK), terlacak sudah berada di luar negeri. Penyelidikan terhadap operasional konsesi tambang di wilayah ini turut memicu sorotan kalangan aktivis lingkungan hingga wakil daerah terkait tata kelola sumber daya alam serta dampaknya bagi masyarakat setempat.
Tim Jampidsus Kejagung saat ini tengah mengusut enam perusahaan tambang nikel yang diduga menjalankan praktik ilegal atau melanggar undang-undang. Keenam perusahaan itu meliputi PT ANI, PT BSJ, PT KAA, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ. Seluruhnya dikendalikan pengusaha nikel asal Surabaya tersebut melalui PT Dua Delapan Resources (DDA/DDR) yang ia dirikan bersama rekan bisnisnya, Edi Liu Amas (LEI).
Sejauh ini, penyidik Kejagung belum menetapkan Arif Kurniawan sebagai tersangka. Berdasarkan hasil koordinasi penyidik dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, data perlintasan awal November 2026 mencatat yang bersangkutan tidak lagi berada di Indonesia. Ia juga diketahui mengantongi lebih dari satu kewarganegaraan atau paspor, termasuk Singapura dan Australia.
Kepergiannya ke luar negeri memunculkan dugaan adanya pihak tertentu yang ikut membekingi. Sebelumnya, mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit diduga menjadi salah satu pihak yang membekinginya setelah pertemanan keduanya terjalin saat Listyo menjabat sebagai Dirreskrimum Polda Sulawesi Tenggara (Sultra). Pada tahun yang sama, Arif Kurniawan mundur dari aktivitas sebagai pedagang atau trader nikel lalu masuk ke bisnis tambang di Sultra hingga jaringan perusahaannya berkembang dengan cepat.
Di sisi lain, operasional tambang nikel PT ANI di Halmahera Timur disorot pegiat lingkungan. Mengacu data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara, izin usaha pertambangan (IUP) milik PT ANI mencakup konsesi seluas 2.000 hektare. Izin berkode WIUP 3682062122014021 dengan nomor 188.45/540-40.A/2011 dan status CNC-1 tersebut tercatat berlaku hingga 11 Maret 2031.
"Malut tidak boleh terus-menerus diperlakukan sebagai ladang eksploitasi sumber daya alam sekaligus ruang pemulusan kepentingan investasi pemerintah pusat dan korporasi," kata Manajer Program Walhi Maluku Utara, Irsandi Hidayat, dikutip Jumat (20/11/2026).
Irsandi menilai, dugaan suap dalam proses perizinan tambang PT ANI memperlihatkan lemahnya pengawasan terhadap pemberian izin eksploitasi sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Selama ini, perluasan industri pertambangan di Maluku Utara justru memperbesar risiko konflik agraria atau sengketa lahan, kerusakan ekosistem, hingga hilangnya sumber penghidupan warga ketimbang menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.
"Ini bukan sekadar masalah di penegakan hukum. Namun dampaknya langsung cukup mengganggu hak masyarakat atas tanah, hutan, dan lingkungan hidup," tandasnya.
Desakan penindakan juga datang dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Maluku Utara, Hasby Yusuf. Ia memandang perkara yang menyeret PT ANI menjadi peringatan bagi pemerintah pusat terkait lemahnya tata kelola sumber daya alam di Maluku Utara. Selama ini, kekayaan tambang di daerah itu banyak dikelola pihak luar daerah, sementara praktik korupsi berpotensi merugikan negara sekaligus masyarakat sekitar.
"Kami minta pengusutan kasus ini lebih serius, sehingga tidak merugikan daerah dan negara," ujarnya.
Hasby meminta pemerintah tidak membiarkan perusahaan yang terbukti terlibat praktik korupsi tetap menjalankan kegiatan pertambangan di lapangan. "Ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada upaya tegas. Bila terbukti, IUP perusahaan yang bersangkutan harus dicabut," tegasnya. ***