
PANGKALAN KERINCI – PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) memberikan tanggapan terkait kabar keputusan Pemerintah Republik Indonesia yang mencabut izin konsesi kehutanan perusahaan tersebut di Provinsi Riau, Jumat (20/11/2026). Pihak perusahaan menyatakan menghormati kewenangan pemerintah dan kini tengah menunggu surat pemberitahuan resmi.
Melalui keterangan tertulis Corporate Communications PT RAPP, manajemen menyebutkan bahwa informasi pencabutan izin tersebut baru mereka ketahui dari pemberitaan media. Perusahaan memastikan akan segera berkomunikasi dengan otoritas terkait untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.
"Kami menghormati kewenangan pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait. Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya," tulis manajemen PT RAPP dalam rilis resminya.
Di tengah situasi ini, perusahaan menempatkan nasib dan kesejahteraan masyarakat sebagai perhatian utama. Pasalnya, operasional PT RAPP bersama Grup APRIL tercatat menyerap lebih dari 41.000 tenaga kerja langsung serta menggandeng ratusan pelaku usaha lokal sebagai pemasok barang dan jasa.
Berdasarkan studi dampak ekonomi sebelumnya, aktivitas operasional PT RAPP turut menopang sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia. Manajemen berjanji akan terus memperbarui informasi kepada seluruh kontraktor, pelanggan, hingga mitra usaha guna menekan potensi gangguan operasional.
Beroperasi selama lebih dari tiga dekade, kehadiran perusahaan turut mengubah wajah Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Wilayah yang pada tahun 1993 hanya dihuni sekitar 200 warga tersebut kini berkembang menjadi ibu kota kabupaten dengan populasi mencapai 250.000 jiwa, dimana sekitar 20 persen penduduknya bergantung pada aktivitas perusahaan.
Dari sisi ekonomi makro daerah, PT RAPP mencatat kontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau sepanjang periode 2016 hingga 2025. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, perusahaan juga telah menyalurkan Rp970 miliar untuk program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten.
Dana sosial tersebut dialokasikan untuk menekan angka tengkes (stunting) di 138 desa serta menyalurkan peralatan kesehatan ibu dan anak ke 26 puskesmas bersama Kementerian Kesehatan. Selain itu, perusahaan yang mengekspor lebih dari 85 persen produk seratnya ke lebih dari 100 negara ini juga mengelola program lingkungan.
Selain mengelola hutan tanaman industri, PT RAPP melestarikan hampir setengah juta hektare kawasan hutan melalui program restorasi lahan gambut Restorasi Ekosistem Riau guna mendukung target FOLU Net Sink 2030. Sejak tahun 2014, Program Desa Bebas Api yang menggandeng lebih dari 40 desa juga diklaim mampu menekan luas area kebakaran hingga lebih dari 90 persen.
"Kami tetap berkomitmen terhadap Indonesia, Riau, para karyawan, masyarakat, serta mitra usaha kami, dan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut seiring tersedianya informasi tambahan," tutup manajemen PT RAPP. ***