PEKANBARU – Memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Walhi Riau bekerja sama dengan komunitas lokal akan mengadakan serangkaian kegiatan yang menyoroti isu kekerasan terhadap perempuan dalam konteks krisis iklim. Puncak kegiatan ini adalah peluncuran film dokumenter pada 10 Desember 2023, yang mengisahkan perjuangan perempuan dalam mempertahankan tanah dan ruang hidup mereka.

Dengan rangkaian acara ini, Walhi Riau berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi perempuan dan lingkungan sebagai bagian dari langkah bersama menghadapi tantangan kekerasan berbasis gender dan kerusakan ekologis.

Tema Peringatan HAKTP 2023: Seruan untuk Perubahan

Setiap 25 November, dunia memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP). Tahun ini, Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mengusung tema “Lindungi Semua, Penuhi Hak Korban, Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan”. Tema ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap perempuan, pemenuhan hak-hak korban, dan penghentian kekerasan berbasis gender.

Walhi Riau menyoroti keterkaitan erat antara kekerasan terhadap perempuan dengan eksploitasi sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan ekosistem. Kondisi ini tidak hanya memperburuk kehidupan perempuan adat yang bergantung pada alam, tetapi juga menambah beban domestik dan sosial yang mereka tanggung.

“Kerusakan lingkungan sering kali sejalan dengan pelanggaran hak perempuan. Pulau Mendol dan Pulau Rupat, misalnya, dikepung oleh ekspansi perkebunan. Ketika ruang hidup masyarakat diambil, perempuanlah yang paling terdampak,” ungkap Sri Wahyuni atau Ayu, Dewan Daerah Walhi Riau.

Ayu juga mencontohkan berbagai wilayah di Riau yang terdampak eksploitasi berlebihan. Di Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kuantan Singingi, aktivitas tambang batu bara mengancam ruang hidup masyarakat. Sementara di Desa Batu Ampar, Kabupaten Indragiri Hilir, aktivitas blasting telah merusak rumah warga dan menimbulkan kerugian besar.

“Pemerintah seringkali hanya fokus pada eksploitasi sumber daya alam sebagai modal ekonomi tanpa memikirkan dampaknya. Akibatnya, perempuan yang menjadi garda terdepan dalam keluarga dan masyarakat harus menanggung beban tambahan,” tambahnya.

Beban Ganda Perempuan dalam Krisis Ekologis

Ekspansi industri ekstraktif dan perkebunan kelapa sawit memiliki kontribusi besar terhadap krisis ekologis di Riau. Kerusakan lingkungan seperti banjir, pencemaran, dan sanitasi buruk memberikan dampak yang sangat dirasakan oleh perempuan.

Sri Depi Surya Azizah, staf Walhi Riau, menjelaskan, “Beban domestik perempuan semakin berat akibat krisis ini. Mereka tidak hanya harus memastikan kebutuhan rumah tangga terpenuhi, tetapi juga menjaga kesehatan keluarga di tengah situasi lingkungan yang memburuk.”

Depi juga menekankan bahwa perempuan adat sering kali menjadi penjaga utama lingkungan hidup. Namun, perjuangan mereka untuk mempertahankan ruang hidup tidak jarang dihadapkan pada kekerasan. Salah satu contoh adalah kasus di Pulau Rempang, di mana perempuan menjadi korban intimidasi dan kekerasan.

“Perempuan Pembela HAM dan Lingkungan Hidup menghadapi tantangan yang berat. Sistem patriarki sering kali membuat mereka tidak didengar, ruang geraknya terbatas, dan kontribusinya diabaikan,” ujar Depi.

Harapan untuk Masa Depan

Melalui momentum 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Walhi Riau mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengambil langkah nyata dalam melindungi perempuan dan lingkungan.

Peluncuran film dokumenter pada 10 Desember 2023 diharapkan menjadi medium untuk menginspirasi kesadaran kolektif akan pentingnya keberlanjutan lingkungan dan perlindungan hak perempuan, terutama dalam menghadapi krisis ekologi. ***