PEKANBARU – Ketua DPRD Kabupaten Siak, Indra Gunawan SE mengakui jika implementasi Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 2022 tentang Siak Hijau gagal. Banyak faktor yang jadi penyebab, salah satunya dukungan anggaran yang masih minim.

Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber media briefing yang diselenggarakan oleh Jikalahari, Rabu (31/5/2023) di Hotel Pangeran Pekanbaru.

Indra mengakui, belum ada hasil signifikan setelah 16 bulan Perda tersebut diberlakukan. ''Memang kita akui belum terlihat hasil yang signifikan,'' ujarnya.

Salah satu hambatan dalam pelaksanaan Perda Siak Hijau adalah anggaran yang terbatas dan kurangnya sosialisasi yang efektif dari pemerintah, jelasnya.

"Perda No. 4 Tahun 2022 belum maksimal penerapannya karena anggaran yang terbatas pada APBD Siak untuk mengimplementasikan Siak Hijau kecil dan belum maksimalnya sosialisasi Perda Siak Hijau hingga ke bawah oleh pemerintah," ungkap Indra.

Karena itu, kedepan, DPRD Kabupaten Siak akan menekankan pentingnya sosialisasi Perda ini ke semua lapisan masyarakat agar perda ini bisa berjalan seperti keinginan dan niat awal.

Dia juga menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk lebih serius mensosialisasikan Perda Siak Hijau.

"Kita akan koordinasikan kepada pemerintah Kabupaten Siak agar lebih serius mensosialisasikan Perda Siak Hijau ini lebih serius," pungkas Indra

Media briefing yang diselenggarakan Jikalahari untuk evaluasi Perda No. 4 tahun 2022 juga menghadirkan narasumber lain seperti Riko Kurniawan, Direktur Paradigma, Made Ali, Koordinator Jikalahari, dan Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Walhi Riau.

Seperti diketahui, pada 3 Januari 2022, Bupati Siak Alfedri menetapkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2022 tentang Siak Kabupaten Hijau. Perda ini dirancang dengan melibatkan masyarakat dan akademisi, dan mencakup berbagai isu penting di Siak seperti daya dukung dan daya tampung lingkungan, perlindungan gambut, memperhatikan sempadan sungai, penanganan limbah, penyelesaian konflik berbasis Sumber Daya Alam, dan peninjauan serta inventarisasi perizinan usaha berbasis lahan. ***