SELATPANJANG - Karena data KTP dan KTA pengurus serta angota tidak cocok dengan Sipol dan lampiran F2, dua partai politik (Parpol) di Kepulauan Meranti, Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Indonesia Kerja (Pika) mendapat kesempatan perbaikan 1 x 24 jam. Perbaikan itu harus dilakukan sejak pendaftaran resmi ditutup tanggal 16 Oktober 2017 tengah malam.

Komisioner KPU Kepulauan Meranti Divisi Hukum Anwar Basri SH dan staf menunggu kedatangan dua Parpol yang melakukan perbaikan itu. Selasa (17/10/2017) pukul 00.00 WIB menjadi batas akhir diberikan kepada Hanura dan Pika untuk memperbaiki berkas sesuai SE KPU RI nomor 580 dan 585.

Hingga hari berganti (lewat pukul 00.00 WIB) hanya Hanura berhasil melengkapi berkas yang harus diperbaiki. Sedangkan Pika gagal meski empat kali datang ke KPU Kepulauan Meranti Jalan Dorak Selatpanjang.

Dijelaskan Anwar Basri SH, Selasa malam Hanura menyerahkan berkas KTP dan KTA pengurus serta anggota partai, cocok dengan data di Sipol dan lampiran F2 yaitu 750. Sedangkan Pika yang seharusnya menyerahkan 522 sebagaimana terdaftar di Sipol dan F2 hanya mengantarkan berkas KTP dan KTA sebanyak 215.

"Mereka (pengurus Pika) empat kali ke KPU. Katanya hanya untuk berkoordinasi," ujar Anwar Basri, Rabu (18/10/2017) tengah malam jelang dinihari.

Dengan berakhirnya waktu perbaikan 1 x 24 jam setelah pendaftaran resmi ditutup, maka Parpol calon peserta Pemilu 2019 yang akan diverifikasi administrasi sebanyak 17 Parpol. 12 merupakan Parpol peserta Pemilu 2014, sedangkan 7 lainnya adalah Parpol baru.

Setelah menerima berkas KTP dan KTA dari Parpol, KPU akan melakukan penelitian administrasi selama 30 hari, terhitung tanggal 17 Oktober hingga 15 November 2017. Berkas yang diserahkan Parpol ke KPU akan diteliti administrasinya menyangkut KTP, keanggotaanganda, dan pekerjaan, red).

"Di situ dicek KTP elektronik atau tidak, ganda internal atau ekster serta pekerjaannya apakah ada yang pegawai, TNI, dan Polri," kata Anwar Basri lagi.

Setelah penelitian administrasi, maka Parpol bersangkutan mendapat kesempatan perbaikan hasil penelitian administrasi selama 14 hari. Terhitung tanggal 18 November hingga 1 Desember 2017. Andai dalam penelitian KPU ada kepengurusan ganda, PNS, TNI atau Polri, akan disuruh ganti sesuai PKPU 11/2017. Waktu yang diberikan mulai tanggal 2 Desember hingga 11 Desember 2017.

"Setelah kami teliti, kami sampaikan ke KPU RI. Partai dianggap sudah memperbaiki semua," ujar Anwar Basri.

Tahapan selanjutnya, verifikasi faktual dari tanggal 15 Desember 2017 hingga 4 Januari 2018. Yang akan diverifikasi terkait keanggotaan, kepengurusan, dan domisili kantor. Verifikasi faktual ini hanya untuk partai baru saja. "Kita verifikasi itu 10 persen dari jumlah keanggotaan yang diserahkan ke KPU," beber Anwar Basri.

Setelah itu masih diberi kesempatan perbaikan. Mulai tanggal 7 hingga 20 Januari 2018. Verifikasi hasil perbaikan tanggal 21 Januari hingga 3 Februari 2018. Penyampaian hasil verifikasi faktual tanggal 6 hingga 7 Februari 2018. Penetapan Parpol peserta Pemilu 2019 tanggal 17 dan pengundian nomor urut tanggal18 Februari 2018.

"Pengumuman Parpol peserta Pemilu 2019 pada tanggal 20 Februari 2018 oleh KPU RI," kata Anwar Basri di akhir bincang-bincang dengan GoRiau.

Berikut 17 Parpol yang lolos dan akan diverifikasi administrasi oleh KPU Kepulauan Meranti;

1. PERINDO
2. PDIP
3. PPP
4. PAN
5. REPUBLIK
6. GARUDA
7. PKB
8. PKS
9. GOLKAR
10.GERINDRA
11. NASDEM
12. PBB
13. DEMOKRAT
14. PKPI
15. BERKARYA
16. PSI, dan
17. HANURA

Sedangkan Pika gagal melaju ke tahapan verifikasi administrasi karena tak berhasil melengkapi kekurangan KTP dan KTA pengurus serta peserta anggita meski telah melakukan perbaikan. Selain itu, dua partai lain yang tidak hadir menyerahkan berkas adalah Parsindo dan Partai Idaman. ***