BENGKALIS, GORIAU.COM - DPRD Bengkalis kecewa dengan kinerja eksekutif terkait program pembangunan, bantuan sosial, hibah serta kegiatan lain yang bersentuhan dengan masyarakat yang masih minim jelang tahun anggaran 2012 berakhir.

Akibatnya, salah satu unsur pimpinan dewan mengancam akan memending pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2013.

''Sampai sekarang ini penyerapan APBD tahun 2012 sangat minim, saya kira belum mencapai 50 persen. Banyak sektor kegiatan yang sudah dialokasikan anggarannya di APBD tahun ini tidak berjalan mulus, sementara total APBD tahun ini menemubus Rp 5,1 triliun. Kita akan pending pembahasan RAPBD tahun 2013,'' ancam Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Hidayat Tagor Nasution, Minggu (9/12/2012).

Dewan melalui komisi-komisi di DPRD sudah memanggil kepala-kepala SKPD di Pemkab Bengkalis agar penyerapan anggaran tahun ini dapat berjalan maksimal.

Seperti diketahui tukas Tagor, kepala daerah menargetkan penyerapan APBD tahun ini menembus kisaran 90 persen lebih, justru target tersebut diapungkan disaat banyak sektor kegiatan macet.

Yang lebih mengherankan lagi, ujar politisi Partai Demokrat ini, dana untuk bansos dan hibahpun dipersulit pencairannya. Seharusnya Pemkab Bengkalis tidak perlu menahan-nahan dana tersebut, karena pertanggungjawabannya ada di organisasi penerima dana hibah dan bansos, asalkan saat pencairan mereka melengkapi administrasi yang diperlukan sebagai persyaratan.

''Tahun ini jangankan 90 persen, penyerapan APBD mencapai 70 persen saja sudah bagus. Tapi melihat kondisi yang terjadi rasanya angka 70 persen itu berat untuk ditembus, sehingga diprediksi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) dapat mencapai angka Rp2 triliun dari total APBD Rp5,1 triliun,'' paparnya.

Kepala daerah harus segera mengambil sikap terhadap SKPD-SKPD yang gagal menjalankan program kerjanya tahun ini. Kondisi tersebut jangan dibiarkan, karena dapat terulang kembali tahun depan, sehingga masyarakat yang mendambakan output dari proses pembangunan itu sendiri hanya gigit jari serta komponen masyarakat lain juga kecewa atas dana bantuan terhadap mereka tak kunjung cair.

''Penyerapan anggaran tahun ini minimal mencapai 70 persen. Untuk apa kita bahas RAPBD 2013 cepat-cepat, toh kenyataannya proses lelang tahun ini baru dimulai bulan Juni, bahkan bulan November masih berlangsung kegiatan tender di ULP.Atas dasar itulah pembahasan serta pengesahan RAPBD 2013 harus ditunda dahulu,'' tegas Tagor. (jfk)