PEKANBARU - Jelang akhir 2017, masyarakat semakin merasa 'tercekik' akibat kenaikan harga gas elpiji ukuran 3 kg, kendati disebut-sebut bersubsidi. Akibatnya, kebijakan subsidi ini tidak efektif meringankan tuntutan ekonomi masyarakat golongan menengah ke bawah.

Merespon hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Riau Karmila Sari, menghimbau adanya pembagian kuota dan pengawasan dalam penyaluran elpiji subsidi kepada masyarakat. Hal itu disampaikannya kepada GoRiau.com, Senin, (18/12/2017).

Menurutnya, selama ini penyaluran gas elpiji bersubsidi selalu mengalami permasalahan, seperti kelangkaan dan kenaikan harga. Karmila berasumsi, salah satu faktornya, disebabkan kuota yang tidak sesuai di pangkalan dengan kebutuhan konsumen.

"Ini yang menjadi permasalahan kita selama ini, disatu sisi kita juga harus memperhatikan Usaha Kecil Menengah (UKM). Kita seharusnya pisahkan kuota antara UKM dan masyarakat menengah kebawah ini berapa," ujarnya.

Sebelumnya, dari informasi yang dirangkum oleh wartawan, harga gas elpiji melon ukuran 3 Kg berada dikisaran Rp30.000 hingga Rp35.000. Warga bahkan mengira jika gas melon itu bukan jenis subsidi.

"Saya tidak tahu, yang jelas setiap saya beli ya harganya Rp30.000. Tidak tahu saya ada subsidi atau tidak, harganya naik terus, jadi makin susah," tutur salah seorang warga di Kecamatan Panam, Pekanbaru.

Persoalan subsidi diakui Karmila adalah persoalan bulanan yang dihadapi Provinsi Riau. Perlu kajian ulang untuk memperbaiki sistem penyaluran elpiji subsidi, sehingga didapat penyelesaian yang tepat. ***