BAGANSIAPIAPI - Nelayan di kota terapung Panipahan Rokan Hilir Riau resah, pasalnya, ikan tangkapan mereka ke depannya tidak ada pembeli. Hal ini disebabkan persaingan tak sehat sesama pengusaha ikan eksport ke Port Klang Malaysia dan saling tuding bahwa untuk melakukan ekspor harus mengantongi surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI), sementara dikabarkan dari 6 kapal ekspor, hanya dua yang memiliki SIKPI.

Jika hanya dua kapal ikan yang boleh ekspor, maka otomatis, akan banyak ikan yang tak dibeli, karena ada 4 kapal lagi yang dikabarkan tidak memiliki SIKPI.

Hal ini diungkapkan Ilan (43), nelayan Panipahan Senin (11/5/2020) menyikapi ungkapan M Jamil, direktur perusahaan pelayaran Panipahan yang juga juga Datuk Penghulu Pulau Jemur Kecamatan Palika tentang kapal eksport GT 90 ton yang tidak memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan).

Apalagi kondisi ini terjadi saat masyarakat Panipahan terimbas dengan PSBB Covid-19 yang saat ini sedang menggantung jaring karena mereka tidak menangkap ikan disebabkan tidak ada pembeli, karena pemilik gudang ikan menutup sementara usaha mereka.

Sebelumnya, M Jamil, direktur pelayaran juga Datuk Penghulu Pulau Jemur menyebutkan, ada 6 KM (kapal motor) ekspor ke Port Klang Malaysia, 2 kapal memiliki SKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan).

Nelayan Panipahan menyebutkan apa yang disebutkan M Jamil bahwa UU Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 28 ancaman Pidana 5 tahun denda Rp1,5 miliar membuat pelaku bisnis di Panipahan khawatir . UU Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 28 Berbunyi setiap orang yang melalui dan/atau mengoperasionalkan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI, wajib memiliki SIKPI.

''Jika eksport lumpuh, nasib nelayan terancam, ribuan warga Panipahan kehilangan pekerjaan, seharusnya pengusaha boleh bersaing, imbasnya harus positif untuk masyarakat nelayan,'' sebut Ilan dan rekan-rekannya dengan kesal.

''Kalau toke tak membeli ikan, kemana kami menjual ikan, periuk nasi terancam,'' ucap Ali (53) yang mengaminkan keluhan nelayan lainya.

Selain itu, jika eksport tak jalan, dikawatirkan kalangan ibu-ibu tempatan yang berprofesi sebagai pemilih ikan di gudang juga terancam, seperti diungkapkan Sita (49) IRT, buruh ikan di Panipahan, Senin (11/5/2020).

''Ibu-ibu di Panipahan ini membantu suami menambah penghasilan bekerja di gudang ikan, jika tutup, kami menganggur, ekonomi kami goyang Pak,'' ungkap Sita.

Enam kapal yang melakukan eksport itu adalah KM Pelita Jaya, KM Mitra Bahari, KM Bina Jaya, KM Cinta Damai, KM Panipahan Jaya, KM Bina Jaya dengan Gross Tonase 90 GT dan menurut M Jamil yang memiliki izin hanya KM Pelita Jaya dan KM Mitra Bahari.

Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Panipahan, Hn Nasir, Senin (11/5/2020) menyebutkan, pihaknya akan mencek informasi ini. ''Kami akan cek informasi ini, karena beda instansi beda wewenang,'' jawabnya melalui hubungan seruler.

''Selama ini tidak ada masalah, kita sesuai kewenangan yang ada, saya akan cek kebenarannya, dan soal administrasi pihak kita sesuai ketentuan dan kewenangan,'' sebut H Nasir. ***