PEKANBARU – Penggeledahan Kantor Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru berujung pada penetapan satu orang tersangka yakni seorang tenaga honorer berinisial JA karena diduga melakukan perintangan penyidikan dalam kasus dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif serta belanja makan dan minum Tahun Anggaran 2024.

Penggeledahan dilakukan Jumat (13/12/2025) oleh tim Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pekanbaru. Meski tidak termasuk target utama penggeledahan, penyidik menilai JA melakukan tindakan yang menghambat jalannya penyidikan.

Kepala Seksi Pidsus Kejari Pekanbaru, Niky Junismero mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan adanya upaya menghalang-halangi saat proses penggeledahan berlangsung.

"Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik menemukan hambatan dalam proses penggeledahan," ujar Niky, Sabtu (13/12/2025).

Ia menjelaskan, penyidik menerima informasi adanya stempel yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut berada di dalam sebuah sepeda motor yang terparkir di lingkungan kantor DPRD Pekanbaru. Namun saat dimintai keterangan, JA tidak mengakui sepeda motor tersebut sebagai miliknya.

"Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, serta bukti surat yang kami peroleh, motor tersebut diketahui milik yang bersangkutan," jelasnya.

Penyidik kemudian membuka bagasi sepeda motor tersebut dengan bantuan tukang kunci. Dari dalam jok motor, tim menemukan puluhan stempel berbagai instansi pemerintahan serta uang tunai dalam jumlah besar.

"Kami menemukan 38 stempel dari berbagai instansi pemerintah, baik dari Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Batusangkar, Batam, dan daerah lainnya. Selain itu, juga ditemukan uang tunai sebesar Rp49.900.000," ungkap Niky.

Menurut keterangan penyidik, uang tunai tersebut disebut-sebut diakui sebagai milik Sekretaris DPRD Pekanbaru, Hambali Nanda Manurung. Namun hingga kini, sumber uang tersebut masih didalami oleh penyidik.

Atas temuan tersebut, penyidik melakukan gelar perkara dan menetapkan JA sebagai tersangka. Ia langsung ditahan selama 20 hari ke depan dan dititipkan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru, Sialang Bungkuk.

"JA ditetapkan sebagai tersangka sesuai Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait dugaan perintangan penyidikan dengan ancaman hukuman minimal tiga tahun dan maksimal 12 tahun," tegas Niky.

Ia menambahkan, fokus penyidik saat ini adalah mendalami peran tersangka dalam menghambat penyidikan, termasuk dugaan menyembunyikan barang bukti berupa puluhan stempel tersebut. Penyidik juga masih menelusuri peran JA di lingkungan Setwan DPRD Pekanbaru.

"Informasi awal yang kami peroleh, yang bersangkutan merupakan tenaga honorer. Apakah memiliki tugas tambahan sebagai ajudan atau peran lain, masih kami dalami," katanya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru, Hambali Nanda Manurung, belum memberikan keterangan. Dua nomor telepon seluler yang biasa digunakan dilaporkan tidak aktif sejak penggeledahan dilakukan oleh penyidik Pidsus Kejari Pekanbaru. ***