PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota sebelum mengeluarkan produk hukum daerah. Langkah ini dimaksudkan untuk menghindari masalah yang serupa dengan yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Timur, terkait protes masyarakat atas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Kami berharap setiap produk hukum daerah dibentuk dengan sinergi antara Pemprov dan Pemkab/Pemko agar tidak menimbulkan persoalan di masyarakat,” ujar Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Yan Dharmadi, Jumat (15/8/2025).

Yan menjelaskan, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 yang telah diubah menjadi Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.

Hingga saat ini, kata Yan, sinergi antara Pemprov Riau dengan pemerintah kabupaten/kota berjalan baik. “Setiap permohonan pembentukan produk hukum daerah telah difasilitasi, baik dari aspek yuridis formal maupun substansinya,” ujarnya.

Dia menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara bupati/wali kota dengan Gubernur Riau. “Kolaborasi ini harus tetap dipertahankan demi terciptanya produk hukum yang berkualitas, berkeadilan, dan mendukung pembangunan daerah,” kata Yan. ***