PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menggelar pertemuan membahas percepatan pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil, sebagai bagian dari program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Selasa (28/10/2025).

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah pejabat pusat dan daerah, termasuk PPUPD Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kemendagri, Azwan, Asisten II Setdaprov Riau Helmi, Kepala KPPG Pekanbaru Syartiwidya, serta Sekretaris Satgas Percepatan MBG Riau Wiwik Suryani.

Azwan mengatakan, pihaknya tengah melakukan asistensi terhadap perusahaan dan investor di seluruh Indonesia yang akan berpartisipasi dalam pembangunan dapur SPPG di daerah-daerah terpencil. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperluas jangkauan MBG ke wilayah dengan keterbatasan akses.

“Kami dari Kemendagri melakukan asistensi terhadap perusahaan dan investor yang ada di seluruh Indonesia. Sudah ada data dari kabupaten/kota yang mengusulkan SPPG Terpencil,” ujar Azwan.

Ia menjelaskan, batas akhir pengumpulan data usulan SPPG adalah besok (29 Oktober 2025). Jika belum terpenuhi, maka penetapan lokasi akan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat. Hingga saat ini, tiga kabupaten di Riau: Kepulauan Meranti, Siak, dan Kuantan Singingi (Kuansing) telah memperbarui data dan menyampaikan usulan dapur SPPG Terpencil.

“Kami sudah memberikan waktu seminggu. Kalau sampai besok belum lengkap, maka penentuannya oleh BGN Pusat. Tapi Meranti, Siak, dan Kuansing sudah mengirimkan datanya,” jelas Azwan.

Pastikan Ketahanan Pangan di Dapur TerpencilSementara itu, Sekretaris Satgas Percepatan MBG Provinsi Riau, Wiwik Suryani, menegaskan pentingnya pengelolaan dan penyimpanan pangan yang baik di setiap dapur SPPG, terutama yang berada di wilayah terpencil. Menurutnya, dapur di daerah sulit akses harus mampu menampung stok pangan dalam jumlah cukup untuk mengantisipasi hambatan distribusi akibat medan dan cuaca ekstrem.

“Di daerah terpencil, dapur SPPG harus punya tempat penyimpanan yang memadai agar tidak terjadi keterbatasan pangan,” kata Wiwik.

Wiwik menambahkan, kemampuan pengelolaan logistik pangan yang efisien menjadi syarat utama agar program MBG berjalan lancar. Pemerintah provinsi, lanjutnya, selalu terbuka untuk berkoordinasi dan memfasilitasi kebutuhan daerah dalam mengajukan usulan SPPG.

Ia juga menyoroti pentingnya pemberdayaan pangan lokal dalam pelaksanaan program MBG. Dapur-dapur SPPG diharapkan tidak hanya menyalurkan makanan bergizi kepada anak-anak, tetapi juga menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar.

“Kita ingin dapur-dapur ini tidak hanya memberi makan gratis, tapi juga menumbuhkan ekonomi lokal dan memperkuat ketahanan pangan,” ujarnya.

Bahan pangan lokal seperti sayuran, ikan, serta hasil pertanian khas daerah akan menjadi komponen utama menu MBG, selama memenuhi standar gizi yang ditetapkan. Dengan begitu, keberadaan dapur SPPG dapat membentuk rantai ekonomi lokal dari petani, nelayan, hingga pelaku usaha kecil.

“Supaya dapur-dapur itu bisa menggalakkan pangan lokal yang ada di daerah tempatan. Jadi masyarakat sekitar bisa ikut merasakan manfaatnya,” tambah Wiwik.

Dalam pertemuan tersebut, Wiwik juga menyampaikan bahwa BGN telah menetapkan tahap pertama pelaksanaan SPPG Terpencil di tiga kabupaten: Kepulauan Meranti, Siak, dan Kuansing. Satgas MBG Riau telah memfasilitasi pengumpulan data dari ketiga daerah tersebut dan mengundang perwakilan kabupaten untuk mengikuti asistensi bersama tim Kemendagri.

“Kita memfasilitasi tiga kabupaten tersebut melalui Satgas MBG kabupaten masing-masing. Arahan dari BGN dan Kemendagri, investor yang terlibat merupakan investor lokal dari kabupaten asal,” jelasnya.

Wiwik menegaskan, Pemprov Riau berperan sebagai fasilitator untuk memastikan koordinasi berjalan lancar antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

“Semoga program ini bisa segera berjalan dan bermanfaat bagi anak-anak kita di daerah terpencil,” pungkasnya.

Asisten II Setdaprov Riau, Helmi, turut mengapresiasi langkah cepat Kemendagri dan BGN dalam mempercepat pendirian dapur SPPG di Riau.

“Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul untuk membahas percepatan MBG di daerah terpencil. Semoga dapur SPPG ini dapat segera terlaksana agar program makan bergizi gratis berjalan lancar,” ucapnya. ***