PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau bersama Kejaksaan Tinggi Riau menandatangani Nota Kesepahaman mengenai pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana ringan. Penandatanganan serupa juga dilakukan antara Kejaksaan Negeri dan pemerintah kabupaten/kota di Riau sebagai langkah teknis pendukung implementasi kebijakan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Sutikno, menyebut kesepahaman ini menjadi momentum penting dalam mempersiapkan daerah menghadapi perubahan sistem hukum pidana. Ia menilai perkembangan hukum adalah proses alami yang harus mengikuti dinamika masyarakat.
“Dinamika hukum di tengah masyarakat merupakan sebuah keniscayaan. Hukum selalu berkembang mengikuti kebutuhan dan tuntutan zaman,” katanya di Aula lantai 3 Gedung Satya Adhi Wicaksana, Kota Pekanbaru, Selasa (2/12/2025).

Ia menjelaskan bahwa Indonesia akan memasuki fase baru penegakan hukum ketika KUHP dan KUHAP terbaru mulai diberlakukan Januari 2026. Perubahan itu menuntut kesiapan seluruh aparat, khususnya kejaksaan, agar implementasi aturan berjalan baik.
“Undang-Undang KUHP yang baru telah mengakomodir berbagai pembaruan hukum. Diperlakukannya pidana kerja sosial menjadi alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Ini solusi efektif agar pemidanaan tidak hanya represif, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, pidana kerja sosial dapat menjadi instrumen pemulihan sosial karena pelaku tetap dapat produktif tanpa menjalani hukuman penjara.
“Oleh karena itu, diperlukan penyamaan persepsi dan kesiapan yang menyeluruh, khususnya bagi kami di jajaran kejaksaan Provinsi Riau beserta seluruh stakeholder,” tegasnya.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyambut baik langkah tersebut. Ia menilai forum ini menjadi ruang strategis untuk mempersiapkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku 2 Januari 2026.
“Forum penting ini adalah momentum bersama untuk mempersiapkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Salah satu fokusnya ialah pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai bentuk penegakan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan,” tuturnya.

Ia menegaskan kesiapan pemerintah daerah menjadi kunci penting dalam mendukung perubahan paradigma pemidanaan yang selama ini lebih menitikberatkan pada hukuman penjara.
“Hari ini menjadi momentum sangat berarti bagi Provinsi Riau untuk memantapkan kesiapan bersama dalam menyongsong pelaksanaan KUHP baru,” ungkapnya.

Menurut SF Hariyanto, pidana kerja sosial bukan sekadar alternatif hukuman, tetapi juga sarana membangun kesadaran hukum, memperbaiki perilaku pelaku, dan mengurangi stigma sosial setelah menjalani proses pidana.
“Penandatanganan ini adalah simbol keseriusan dan tanggung jawab bersama agar pelaksanaan pidana kerja sosial berjalan terarah, terukur, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. ***