RENGAT, GORIAU.COM - Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kab. Inhu Hendri, S.Sos melalui Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pertanahan dan Kependudukan Bagian Administrasi Pemerintahan R. Fachrurazi, S.Sos membantah jika Pemerintah Kabupaten Inhu mengabaikan surat dari Komisi Nasional Hak Azazi Manusia (Komnas HAM) Nomor : 2.460/K/PMT/XI/2012 perihal permintaan penjelasan permasalahan lahan.

Menurut Fachrurazi, Rabu (6/2) Pemkab Inhu sudah menanggapi hal tersebut melalui Surat Nomor : 31/ADM.PUM/100/1/2013 perihal penjelasan PT Palma Satu tertanggal 25 Januari 2013 yang ditanda tangani langsung oleh Bapak Wakil Bupati Inhu H. Harman Harmaini, SH,MM, ada 5 poin penting yang disampaikan didalam surat tersebut.

Poin pertama, Pemerintah Kab Inhu telah menindaklanjuti rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Duta Palma Group DPRD Kab. Inhu, dengan tanggapan terhadap hasil Pansus DPRD Kabupaten Inhu terhadap PT Duta Palma Group pada tanggal 7 Mei 2012 yang lalu.

Pada Poin kedua dijelaskan bahwa PT Palma Satu telah melakukan pengurusan pelepasan kawasan hutan dengansurat Nomor : 004/Leg-PS/Eks/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 perihal permohonan pelepasan kawasan hutan HPK yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan dengan surat Nomor: S.121/BLPUK-I/2012 Tanggal 30 Maret 2012 perihal kelengkapan persyaratan permohonan pelepesan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi,

Sedangkan pada poin ketiga dijelaskan bahwa terhadap Perda (Peraturan Daerah) Perizinan PT Duta Palma Group pada prinsipnya telah mentaati aturan yang telah ada terhadap kewajiban-kewajibannya telah diingatkan melalui surat.

''Sementara itu pada poin keempat surat tersebut kita juga menjelaskan bahwa sebagaimana poin 7 Bab VIII Rekomendasi Pansus DPRD Kab. Inhu kepada Bupati Inhu untuk melaksanakan pengukuran ulang terhadap seluruh lahan perusahaan yang tergabung dalam Group Duta Palma maka tahun anggaran 2013 Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Inhu sudah mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pengukuran ulang lahan Duta Palma Group tersebut,'' katanya lagi.

Pada poin terakhir atau poin lima Pemkab. Inhu menjelaskan bahwa Untuk lahan kemitraan bagi masyarakat desa minimal 20% sampai saat ini belum direalisasikan dikarenakan lahan dimaksud masih dalam proses permohonan pelepasan kawasan hutan. ''Untuk itu kita berharap kepada semua pihak untuk tidak berpraduga yang bukan- bukan terkait masalah ini, sebab secara institusi Pemkab Inhu telah melakukan hal yang terbaik bagi masyarakat,'' pungkasnya. (aun)