BENGKALIS, GORIAU.COM - Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Negeri Junjungan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun ini kembali menganggarkan pengadaan 30 unit ambulance untuk desa. Setidaknya pada tahun 2013 ini, Pemkab Bengkalis kembali mengalokasikan bantuan mobil ambulance sebanyak 30 unit untuk desa-desa yang sulit dijangkau.

Program ini merupakan program lanjutan, dimana sebelumnya Pemkab Bengkalis juga sudah membantu pengadaan ambulance untuk desa sebanyak 25 unit. Diharapkan dengan adanya ambulance ini bisa membantu masyarakat yang butuh penanganan medis ke puskesmas dan rumah sakit.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, H Asmaran Hasan ketika ditemui diruang kerjanya, Senin (18/2), mengatakan, pengadaan mobil ambulance tidak lain diperuntukan bagi desa-desa yang sulit dijangkau dan telah memiliki akses jalan yang bisa dilewati kendaraan roda empat.

“Tekad kita membantu masyarakat dalam pengobatan terus ditingkatkan. Tahun 2013 ini sudah diusulkan melalui RAPBD sebanyak 30 unit mopil ambulance yang diperuntukan bagi desa-desa yang jauh dari jangkauan puskesmas atau rumah sakit,” ujar Sekda.

Dipaparkan Sekda, target Pemkab minimal satu ambulance bisa melayani tiga atau empat desa terdekat sehingga masyarakat yang hendak berobat ke puskesmas dan rumah sakit tidak kesulitan lagi mencari transportasi.

Disinggung soal biaya operasional ambulance akan dibebankan kemana nantinya, Sekda mengatakan akan ditanggung oleh desa bersangkutan melalui alokasi dana desa (ADD) Termasuk gaji supir ambulance itu nantinya. “Beban untuk operasional diharapkan didanai melalui ADD. Untuk itu kita minta kepada desa yang sudah mendapatkan bantuan ambulance agar mengalokasikannya di ADD,” pesan Asmaran.

Untuk teknis pembagian atau pendistribusian ambulance akan diserahkan melalui SKPD terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Dinaslah nanti yang menentukan desa mana saja yang yang masuk prioritas dan memang membutuhkan ambulance. Untuk desa atau kelurahan yang berada di tengah ibu kota kabupaten atau ada rumah sakit tidak masuk prioritas untuk mendapatkan bantuan. (jfk)