
PERKEMBANGAN Kota Pekanbaru diharapkan dapat memberikan kemudahan aksesibilitas kepada masyarakat pada hari ini dan masa yang akan datang. Integrasi digitalisasi dan teknologi pada pembangunan kota Pekanbaru diharapkan dapat membentuk Smart City dan mencapai pembangunan kota yang berkelanjutan (Sustainable Urban Development).
Smart City sejalan dengan agenda no. 11 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2030 yaitu Sustainable Cities and Communities (Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan). Hanya beberapa kota di dunia yang telah masuk kategori Smart Cities seperti Copenhagen, Barcelona, Amsterdam dan beberapa kota di Amerika Serikat.
Contoh mudah pemanfaatan teknologi pada konsep Urban adalah penggunaan energi terbaharukan (renewable energy) seperti memanfaatkan tenaga matahari melalui solar panel, membangun pembangkit listrik tenaga angin dan mengkonversi sumber nabati menjadi sumber energi listrik.
Mobilitas di dalam masyarakat Urban cenderung sangat tinggi, sehingga dengan hadirnya kendaraan berteknologi listrik yang ramah lingkungan akan menyumbang dekarbonisasi. Pembangunan sistem parkir yang cerdas, memperbanyak ruang publik dan penghijauan (taman kota), sistem supplai yang mengadopsi konsep green supply dengan menghindari material berbahan plastik dan memakai bahan daur ulang juga merupakan bentuk konsep Smart Cities.
Gedung Perpusatakaan Soeman HS yang terletak di pusat kota Pekanbaru tidak hanya menunjukkan desainnya yang unik berbentuk buku yang terbuka atau rehal, akan tetapi bangunan tersebut cukup mengadopsi eco-green dengan meneruskan terangnya sinar matahari menuju ruangan-ruangan di dalam Gedung sehingga mengurangi penggunaan listrik di siang hari.
Untuk benar-benar mengadopsi Smart City, gedung dan bangunan-bangunan di kota Pekanbaru hendaklah inklusif (Inclusive Building) artinya bangunan tersebut memberikan aksesibilitas kebutuhan semua segmentasi orang yang akan menggunakan Gedung seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, ataupun orang dengan berbagai etnis.
Di sektor lain, dalam hal pengelolaan sampah, kota Pekanbaru pernah bekerjasama dengan salah satu badan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dengan membuat Aplikasi Mobile Phone Bernama BASADA. Aplikasi mobile phone tersebut menyediakan informasi bank sampah yang telah tersebar di Pekanbaru dan memberikan kredit atau nominal uang kepada nasabah yang telah memilah dan mengirimkan sampah jenis tertentu melalui aplikasi tersebut.
Usaha ini sebenarnya dapat mendorong masyarakat untuk mengelola sampah melalui aplikasi digital. Sayangnya hari ini aplikasi tersebut sudah tidak dapat diunduh lagi melalui telepon seluler.
Saat ini permasalahan utama yang dihadapi semua kota adalah dampak Perubahan Iklim (Climate Change), tidak terkecuali dengan kota Pekanbaru. Pengembangan kota berbasis Smart City di Pekanbaru tentu saja akan memberikan respon positif pada Perubahan Iklim.
Sektor industri dan pembangunan kota yang berkembang pesat di Riau menjadikan Kota Pekanbaru sebagai magnet yang menarik para pencari kerja dari proponsi-propinsi terdekat untuk bermigrasi ke kota Pekanbaru.
Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2022, jumlah penduduk di Pekanbaru mencapai 1.007.540 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,3%. Fenomena migrasi ini tentu akan menyumbang dampak perubahan iklim di kota Pekanbaru secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Dampak umum adalah volume sampah yang meningkat dari aktivitas masyarakat kota, kuantitas Limbah B3 (medis) yang meningkat sehingga pengelolaan limbahnya membutuhkan kapasitas mesin incinerator yang terstandarisasi yang telah mendapatkan izin dari Kementrian Lingkungan dan Kehutanan.
Di masa pandemi Covid-19, aktivitas masyarakat menyumbangkan sampah medis yang signifikan seperti sisa material vaksinasi, pakaian hazmat, dan masker. Di sektor mobilitas, adanya peningkatan penggunaan alat tranpostasi yang masih menggunakan fosil. Pembangunan illegal dan perambahan lahan tanpa melihat standard Perencanaan Kota juga memberikan dampak jelas pada Perubahan Iklim yang sudah dirasakan di kota Pekanbaru seperti banjir, asap dari kebakaran hutan, dan peningkatakan karbon di ruang terbuka seiring meningkatnya mobilitas masyarakat yang menggunakan alat transportasi berbahan bakar fosil.
Diproyeksikan dalam satu dekade ke depan, lebih dari 60% populasi Indonesia akan menghuni wilayah perkotaan tidak terkecuali Pekanbaru yang telah bertransformasi menjadi pusat industri dan ekonomi di regional Sumatera.
Pemerintah Indonesia sendiri sudah meratifikasi persetujuan Paris mengenai Perubahan Iklim dan dicantuman di dalam dokumen NDC (Nationally Determined Contribution) yakni perencanaan nasional mengenai Mitigasi Perubahan Iklim untuk mengurangi emisi karbon.
Sejalan dengan perencanaan nasional tersebut, pemerintah kota Pekanbaru tentu telah berkolaborasi dengan organisasi dunia seperti badan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan Organisasi Internasional lainnya untuk menyusun Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dan dituangkan dalam bentuk regulasi dan aksi-aksi dalam pencegahan dampak Perubahan Iklim di kota Pekanbaru.
Kendala lain yang sering dihadapi Kota Pekanbaru adalah kualitas udara akibat adanya kebakaran hutan dari pembukaan lahan dan rentannya lahan gambut terbakar. Salah satu mitigasi yang dilakukan adalah dengan pembangunan Sistem Deteksi Dini (Early Warning System) seperti system deteksi hot spot, Indeks Kualitas Udara (AQI) dan perangkat monitoring lainnya sehingga tim terkait dapat segera melakukan tindakan korektif terhadap lahan yang terbakar.
Terlepas dari itu semua, peran pemerintah kota dan daerah, pengusaha swasta dan masyarakat lah yang pada akhirnya memberikan kontribusi menuju kota berkonsep Smart City dan Ketahanan Kota dari dampak Perubahan Iklim. ***
* Ardiansyah Putra, Student enrolling on Smart Cities – Urban Infrastructures by École Polytechnique Fédérale de Lausanne.