PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa pejabat di Kantor Pertanahan Provinsi Riau, terkait kasus suap perpanjangan HGU PT Adimulya Agrolestari (AA), yang menjerat mantan Bupati Kuansing, Andi Putra.

Pejabat Kantor Pertanahan Riau yang diperiksa KPK adalah Dwi Handaka Purnama, selalu Kepala Bidang (Kabid) Survei dan Pemetaaan pada Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Riau.

“Hari ini pemeriksaan saksi tindak pidana suap perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi Provinsi Riau, untuk tesangka AP,” kata Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri, Rabu (2//2/2022).

Pemeriksaan Dwi Handaka Purnama sebagai saksi untuk tersangka Andi Putra dilakukan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, KPK juga kembali memperpanjang masa tahanan mantan Bupati Kuansing, Andi Putra, tersangka kasus suap izin hak guna usaha (HGU) PT Adimulya Agrolestari di Kuansing.

Perpanjangan masa penahanan Andi Putra selama 30 hari itu berdasarkan penetapan kedua dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, terhitung 17 Januari 2022 sampai dengan 15 Februari 2022 di Rutan KPK pada gedung Merah Putih.

Hingga saat ini tim penyidik masih terus mengumpulkan berbagai alat bukti, dengan tetap menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi serta pemeriksaan tersangka untuk menguatkan dugaan perbuatan tersangka Andi Putra.

Pada kasus ini, KPK sudah memeriksa puluhan saksi termasuk saksi dari petinggi Disbun Riau, dan pejabat-pejabat tinggi lainnya yang berkaitan dengan perpanjangan HGU PT AA tersebut.

Andi Putra terjaring OTT pada hari Senin (18/10/2021) malam. Kemudian setelah diperiksa selama kurang lebih 17 jam di Mapolda Riau, pada hari Selasa (19/10/2021) malam, Andi Putra ditetapkan sebagai tersangka, bersama dengan General Manager PT AA yang berinisial SDR. OTT itu berkaitan dengan pengurusan izin hal guna usaha PT Adimulia Agrolestari. ***