PEKANBARU, GORIAU.COM - Kegagalan Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan proyek-proyek kerakyatan berupa pembangunan infrastuktur jalan, jembatan dan proyek fisik lainnya, ditambah ''ulah'' Kadis PU Riau, Muhammad yang memecat tenaga honorer jelang lebaran, memuat pilu semua orang. Tak terkecuali anggota Komisi C DPRD Riau yang membidangi infrastruktur.

''Kita sedih melihat kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Riau. Sudah gagal melaksanakan proyek-proyek infrastruktur untuk rakyat, sekarang terdengar pula kabar pemecatan puluhan tenaga honorer jelang lebaran,'' ujar anggota Komisi C DPRD Riau, Zukri Misran kepada GoRiau.com, Senin (7/7/2014) malam.

Menurutnya, dua kasus ini menjadi dasar bagi DPRD Riau untuk memberikan nilai negatif terhadap kinerja Dinas PU Riau. Dan menjadi dasar bagi DPRD untuk menggelar hearing dalam waktu dekat, dan jika hasilnya tidak memuaskan, maka Komisi C juga akan merekomendasikan kepada Gubernur Riau, Annas Maamun agar mengevaluasi Kadis PU dimutasi dan jika memungkinkan diganti dengan orang yang lebih cakap untuk menjalankan tugas di dinas yang strategis tersebut.

Di sisi lain, tambahnya, Kadis PU juga dinilai gagal memberangus mafia proyek di lingkup kerjanya dan itu terbukti dengan batalnya pengumuman hasil lelang 38 proyek yang merupakan kegiatan infrastruktur jalan dan jembatan.

''Kapan lagi akan dilaksanakan, kalau pengumuman proyek ditunda-tunda. Kita khawatir, kalau waktu pengumuman dan pelaksanaannya mendesak, kualitas pekerjaan sangat rendah, dan ini akan merugikan rakyat,'' tegasnya.

Berdasarkan laporan terakhir realisasi kegiatan di Dinas PU Riau baru 14,6 persen dari total anggaran Rp 1,7 triliun yang dianggaran. ''Sampai saat ini kegiatan yang sudah lelang dan dalam proses lelang baru Rp 376 miliar, sangat kecil dibandingkan alokasi yang begitu besar,'' urainya.

''Karena itu, Komisi C DPRD sudah mengagendakan untuk melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas PU dalam waktu dekat,'' tutupnya. ***