BAGANSIAPIAPI, GORIAU.COM - Jelang hari pemungutan suara 9 April, dimana tiga hari sebelumnya yakni masa tenang para peserta Pemilu (Parpol dan Caleg) membongkar sendiri Alat Peraga Kampanye (APK) terhitung Sabtu tengah malam (5/4/2014).

''Paradigma lama peserta Pemilu Parpol dan Caleg selalu membiarkan APK tetap terpasang meski sudah memasuki masa tenang dan menunggu Panwaslu yang menurunkannya, kejadian ini diharapkan tidak terulang kembali,''Ketua Pokja Kampanye Panwaslu Rohil Jaka Abdillan kepada GoRiau.com, Jumat (4/4/2014).

Sesuai regulasi yang ada bahwa penertiban APK sebaiknya dibongkar oleh si Caleg sendiri dan apabila tidak dibongkar maka Panwaslu dibantu Satpol PP yang membongkarnya."Ini sesuai dengan PKPU No.1 Tahun 2013 maupun PKPU No.15 Tahun 2013, dan karena menjelang hari pungut hitung maka Panwaslu akan menggunakan UU No.8 Tahun 2012 dimana para Caleg yang tidak menurunkan APK pada masa tenang dijerat dengan pasal pidana Pemilu.

Dalam undang-undang tersebut Caleg yang tidak menurunkan APK akan dijerat dengan pasal kampanye diluar jadwal sesuai dengan Pasal 83 ayat 2, Pasal 82 huruf e dan f dan sangsi pidananya pada Pasal 276 dengan ancaman kurungan penjara 1 tahun dan denda Rp.12.000.000.

Panwaslu juga mengingatkan kepada PNS dan Kepala Desa di Rohil tidak menjadi timses Caleg, sehubungan adanya informasi yang berkembang di masyarakat dan di media massa bahwa dugaan oknum Plt Camat Bagan Sinembah menginstruksikan kepada aparat desanya untuk memenangkan Caleg Golkar bernama Maharani Permatasari,ST anak Kepala Inspektorat Rohil yang juga merupakan Keponakan Gubernur Riau Annas Maamun.

''PNS dan Kepala Desa harus netral dalam Pemilu sesuai Pasal 86 ayat 3 dan apabila terbukti maka akan dijerat dengan Pasal 278 dengan ancaman penjara kurungan 1 tahun dan denda Rp.12.000.000. Kita ingatkan agar PNS dan Kepala Desa di Rohil jangan bermain politik, dan kepada masyarakat diharapkan memberi bukti-bukti kongkrit dan bukan rumor kedai kopi,'' tutupnya. ***