PEKANBARU – Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau dalam waktu dekat akan menyelesaikan tugasnya dalam mengeluarkan rekomendasi atas konflik lahan yang terjadi antara masyarakat Riau dengan perusahaan.

Ketua Pansus, Marwan Yohanis, mengatakan, di hari pertama kerja ini, dirinya sudah mulai berkomunikasi dengan Anggota Pansus untuk menggelar rapat internal terkait kelanjutan Pansus ini.

Baca juga:  Selesaikan Konflik Masyarakat dengan Perusahaan, Pansus Datangi KSP, Tetapkan 'Urgent Action'

"Bulan Mei ini diharapkan bisa tuntas, karena kita sudah punya banyak data terkait persoalan ini, baik dari masyarakat, perusahaaan, sampai ke kementerian," kata Marwan, Senin (9/5/2022).

Terkait kelanjutan komunikasi dengan Kantor Staf Presiden (KSP), Marwan menyebut pihaknya sudah melengkapi semua berkas yang diminta, dan diharapkan KSP bisa menggelar rapat koordinasi dengan semua kementerian terkait, mulai dari kehutanan, pertanahan, perkebunan, dan lainnya.

Baca juga:  Kesal karena Kementerian tak Berdaya Hadapi Perusahaaan, Marwan Yohanis 'Mengamuk' Hingga Pukul Meja Rapat

"Walaupun nanti Pansus ini sudah selesai kerjanya, KSP masih bisa menindaklanjuti. Apa yang menjadi hasil dari KSP tentu akan dieksusi, siapa yang mengeksekusi? Tentu eksekutif berdasarkan tingkatannya," tutupnya.

Baca juga:  Tampilkan Ilustrasi Tentang Keadilan, Marwan Yohanis Bacakan Usulan Pansus Konflik Lahan

Sementara itu, Anggota Pansus, Manahara Napitupulu, menambahkan, pihaknya beberapa waktu lalu juta sudah bertemu dengan Kementerian Pertanian dan dibahas terkait izin HGU.

Pasalnya, ada beberapa perusahaan di Riau yang setelah dilakukan penilaian dengan indikator tertentu, mendapatkan rapor merah atau skor hanya 4.

"Sesuai UU Perkebunan xan peraturan lain, kalau sudah ditegur, dan tetap begitu, itu sudah bisa dicabut izinnya," terangnya.

Dan yang berhak mencabut izinnya adalah eksekutif, dimana bagi perusahaan yang menggunakan modal asing itu kewenangan ada di pemerintah pusat, sedangkan yang memakai modal non asing itu ada di pemerintah daerah.

"Jadi, ini akan kita bahas juga di rapat internal, sehingga ada rekomendasi-rekomendasi yang lahir dari Pansus," tutupnya. ***