PEKANBARU – Pakar Hukum Pidana dari Universitas Riau, Dr Erdianto Effendi, mengatakan, aparat penegak hukum bisa langsung menyelidiki proyek pengadaan peralatan studio oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pelalawan senilai Rp1,09 miliar, yang diduga fiktif.

Disebutkan Erdianto, aparat penegak hukum, baik dari pihak kejaksaan maupun kepolisian dapat melakukan penyelidikan terkait dugaan proyek fiktif itu, tanpa adanya laporan dari masyarakat.

''Secara penegakan hukumnya, ya tindak pidana korupsi itu bukan delik aduan. Jadi, penegak hukum bisa langsung melakukan penyelidikan terhadap dugaan ini (dugaan pengadaan fiktif di DisKominfo Pelalawan),'' kata Erdianto kepada GoRiau, Jumat (22/4/2022).

Erdianto menekankan, aparat penegak hukum tidak harus menunggu laporan secara resmi, sebab ada fungsi intelijen di kejaksaan dan kepolisian yang dapat memonitor informasi yang beredar di tengah masyarakat.

''Termasuk yang disampaikan media massa, itu termasuk bagian dari laporan masyarakat, yang memang harus ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Di kepolisian juga ada fungsi penyelidikan,'' lanjutnya.

Sambung Erdianto, dari penyelidikan ini nantinya akan diketahui, apakah anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan itu sudah digunakan atau belum.

''Apakah anggaran itu sudah digunakan atau belum. Kalau sudah digunakan, kemudian hasilnya tidak ada, jelas itu penggelapan pengadaan barang dan jasa, dan itu bisa masuk pasal 2 atau pasal 3 tindak pidana korupsi. Ada perbuatan melawan hukum, kemudian menimbulkan kerugian bagi negara,'' terang Erdianto.

Sambung Erdianto, jika anggaran pengadaan itu tidak jadi digunakan, atau tidak sepenuhnya digunakan, tetap harus ada pemeriksaan dari auditor.

''Kalau ternyata kegiatannya tidak jadi, tetap harus diperiksa oleh auditor. Memang inti dari tindak pidana korupsi itu adalah adanya kerugian negara, walaupun ada perbuatan hukum tapi tidak ada kerugian negara, tidak bisa dianggap sebagai korupsi, itu secara materilnya,'' tutup Erdianto.

Diduga Fiktif

Sebelumnya diberitakan, proyek pengadaan peralatan studio oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada APBD 2018 dan 2019 dengan total anggaran lebih Rp1,09 miliar, diduga tidak dilaksanakan alias fiktif.

Hasil pengecekan Goriau.com pada dokumen Plafon Anggaran Belanja Langsung di Diskominfo Pelalawan tahun 2018 ada mata anggaran pengadaan alat studio dan komunikasi senilai Rp380.579.200.

Kemudian, pada dokumen Plafon Anggaran Belanja Langsung di Diskominfo Pelalawan tahun 2019 ada tercantum pengadaan alat studio senilai Rp355.000.000 dan pengadaan peralatan studio visual senilai Rp355.000.000.

Bila digabungkan nilai ketiga mata anggaran pengadaan peralatan studio tersebut, maka totalnya mencapai Rp1.090.579.000 (Rp1,09 miliar)

Namun, hasil penelusuran Goriau.com pada Rabu (13/4/2022), di kantor Diskominfo Pelalawan tidak ada studio. Sementara di gedung Media Center Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan, juga tidak ditemukan peralatan-peralatan studio.

Peralatan studio yang dianggarkan Diskominfo pada tahun anggaran 2018 dan 2019 senilai lebih Rp1 miliar tersebut tidak diketahui dimana ditempatkan. Sehingga muncul dugaan proyek pengadaan peralatan studio yang dialokasikan pada dua tahun anggaran itu fiktif.

Kepala Dinas Kominfo (Kadiskominfo) Pelalawan Hendri Gunawan ketika dikonfirmasi Rabu, mengatakan, sepengetahuannya tidak ada anggaran yang tidak dibelanjakan. Namun, sambungnya, ada beberapa kegiatan yang dibatalkan.

Menurut Hendri, yang lebih tahu masalah tersebut adalah Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Publik (Kasi IKP), Fatriani.

''Kemungkinan itu tak jadi dilaksanakan, karena waktu pas rasionalisasi. Tapi lebih jelasnya coba ditanya ke Kasinya,'' ucapnya.

Sementara itu, Fatriani yang dikonfirmasi juga tidak begitu banyak memberikan penjelasan ikhwal pengadaan peralatan studio yang dianggarkan dua tahun berturut-turut itu.

''Kalau kegiatan itu kayaknya zaman Pak Ahmadi. Kita belum tengok itu DPA-nya, kemungkinan besar itu tidak jadi dibeli barangnya, karena mungkin dirasionalisasi. Karena semua kegiatan di radio itu kalau sudah dianggarkan, kalau tidak dirasionalisasi, tetap dibeli seperi biasanya,''' ungkap Fatriani.

Ditambahkan Fatriani, saat itu Pemkab Pelalawan dalam kondisi melakukan rasionalisasi anggaran. ''Bapeda waktu itu, suruh rasionalisasi, pada akhirnya tidak ada lagi yang dibeli itu,'' ujarnya.

Fatriani menyarankan Goriau.com meminta penjelasan dari Ahmadi yang waktu itu menjabat sebagai Kabid. Sedangkan Kasinya, menurut Fatriani, saat itu adalah Tengku Akhyaruddin.

Goriau.com mencoba meminta konfirmasi ke Ahmadi, namun nomor teleponnya yang dihubungi tidak aktif.***