PEKANBARU, GORIAU.COM - Anggota Badan Anggaran DPRD Riau dari Fraksi PKS Mansyur HS mengungkapkan hutang Bawaslu pada penyelenggaraan putaran pertama Pilkada Riau mencapai Rp10 miliar sehingga menyebabkan anggarannya ditambah pada APBD-Perubahan.

"Hutang Bawaslu Rp10 miliar dan dana yang dimilikinya pada putaran pertama hanya Rp5 miliar," kata Mansyur HS di Pekanbaru, Jumat (11/10/2013).

Untuk itu pada APBD-P dianggarkan Rp15 miliar dengan rincian Rp5 miliar untuk penambah menutupi hutang Rp10 Miliar tersebut ditambah dengan Rp5 Miliar yang belum cair. Sedangkan Rp10 miliar digunakan untuk Pilkada putaran kedua.

Saat ini APBDP belum disahkan dan masih dalam tahap pembacaan nota keuangan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Setelah itu akan dibahas lagi sampai disahkan pada akhir Oktober.

Lebih lanjut politisi PKS ini menerangkan bahwa nantinya akan dibutuhkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mensiasati anggaran seperti ini. Hal ini disebabkan karena jumlah yang dianggarkan kurang dibandingkan dengan realisasinya sebanyak Rp 5 Miliar.

Sebelumnya Bawaslu Riau sempat mengancam mogok akibat kurangnya anggaran yang diterima. Anggaran awal Rp 5 Miliar sangat sedikit untuk membiayai operasional Bawaslu yang tersebar melalui panwaslu di 12 Kabupaten Kota yang ada di Riau. Akibatnya fungsi pengawasan dalam Pemilu Kada lalu dirasakan kurang.

Bawaslu menuding ada niat untuk melemahkan Bawaslu melalui skema anggaran. Akibat tak kunjung dijemputnya aspirasi Bawaslu, Ketua Bawaslu Edy Syarifuddin Minggu lalu bersama jajarannya mengantarkan langsung proposal anggaran ke DPRD Riau. Di dalam proposal tersebut Bawaslu meminta anggaran Rp 33,3 Miliar.

Setelah itu Komisi A melakukan penggodokan sehingga ditemukanlah angka Rp 25 Miliar yang dilanjutkan ke Banggar DPRD Riau. ***