PEKANBARU, GORIAU.COM - Pembatasan solar bersubsidi yang baru saja diberlakukan Pemerintah Indonesia menimbulkan protes dari sejumlah pihak, termasuk terhadap nelayan yang selama ini mengandalkan BBM jenis solar.

Khusus di Provinsi Riau, ada 3 daerah yang sangat merasakan pembatasan solar bersubsidi, yakni Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir dan Bengkalis. Namun protes yang diajukan para nelayan hampir seluruhnya diakomodir pemerintah daerah.

Namun bukan untuk mengubah kebijakan pemerintah, namun lebih kepada toleransi bagi nelayan. Dimana mereka bisa membeli BBM jenis solar seperti biasa, namun diiringi pembekalan surat dari Organda.

"Toleransi diberikan kepada nelayan dan sejumlah angkutan darat. Surat dari Organda disetujui pemerintah dengan tidak memberlakukan pembatasan solar untuk angkutan-angkutan tertentu," jelasnya.

Karena jika dipaksakan, untuk nelayan tentu saja mereka akan membeli solar yang tidak bersubsidi. Begitu juga dengan angkutan umum, mereka terpaksa membeli solar non bersubsidi yang tentu saja menimbulkan kenaikan tarif kendaraan yang signifikan.

"Ada beberapa daerah, terutama daerah yang kuat dengan mata pencaharian sebagai nelayan. Kalau di Riau, yakni Meranti, Inhil dan Bengkalis," ujarnya.

Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Riau bersama instansi terkait telah merekap sebanyak 21 SPBU di Riau yang memberlakukan pembatasan solar bersubsidi.

Ke 21 SPBU tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Seluruhnya sudah memberlakukan kebijakan pemerintah untuk pembatasan. Namun yang pasti, sejajuh ini belum ditentukan SPBU mana yang bisa memberikan toleransi untuk pengisian BBM jenis solar tersebut.***