SIAK SRI INDRAPURA - Badan Anggran (Banggar) DPRD Kabupaten Siak dan pemerintah daerah setempat telah menyepakati APBD Siak tahun 2020 sebesar Rp2.263.541.825.379. Pengesahan dan persetujuan itu dilakukan dalam rapat paripurna di kantor DPRD Siak, Rabu (20/11/2019).

Rapat paripurna itu dipimpin langsung Ketua DPRD Siak Azmi dan didampingi wakil ketua Fairus dan Androy. Sedangkan dari pemerintah daerah langsung dihadiri Bupati Siak Alfedri.

Penyampaian postur APBD 2020 berjalan mulus. Artinya tidak ada dinamika dari anggota dewan. Anggota DPRD langsung menyetujui dan pimpinan mengetuk palu. Kemudian dilaksanakan penandatanganan berita acara oleh pimpinan DPRD Siak dan Bupati Siak.

Juru bicara Banggar DPRD Siak Marudut Pakpahan melaporkan, pendapatan daerah yang ditetapkan sebesar Rp2.263.541.825.379. Angka itu naik Rp161.004.978.231 sebelum pembahasan hanya Rp2.102.536.847.148.

Rinciannya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp240.088.533.338. Angka itu lebih tinggi sebesar Rp2,3 miliar dibanding usulan atau sebelum pembahasan yakni Rp237.788.533.338.

"Ini karena PAD Siak tiap tahunnya naik. Namun kita meminta agar capaian itu lebih tinggi lagi di tahun-tahun mendatang," kata Marudut.

Diketahui, pada APBD Siak 2019 angka PAD hanya Rp239 miliar lebih. Peningkatan untuk tahun ini sangat signifikan, sebagaimana yang sudah disahkan di dalam APBD Siak 2020.

Kemudian, dana perimbangan disahkan sebesar Rp1.692.935.604.784. Angka itu naik sebesar Rp158.704.978.231 dibanding sebelum pembahasan, yakni Rp1.534.230.626.533.

Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah disepakati sebesar Rp330.517.687.257. Angka itu tidak bergerak dari jumlah usulan pemerintah sebelum pembahasan.

Sementara itu, belanja daerah disahkan sebesar Rp2.267.541.825.379. Angka itu naik sebesar Rp215.004.978.231 dibanding sebelum pembahasan yakni Rp2.052.536.847.148.

Rincian belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.147.455.673.787. Angka ini naik sebesar Rp20.734.054.559 sebelum pembahasan Rp1.126.721.619.228.

Sedangkan belanja langsung sebesar Rp1.120.086.151.529. Angka naik sebesar Rp194.270.923.672 dibanding usulan yakni Rp925.815.227.920.

"Sementara untuk pembiayaan Rp154 M. Angka ini naik Rp54 M dibanding usulan Rp100 M. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah nol. Untuk SILPA Rp150 M. Angka ini tetap," kata politisi PDIP tersebut.***