DURI - Mulai tahun 2017 jaminan berobat masyarakat hanya akan dinikmati oleh warga yang memegang Kartu BPJS yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Dinas Sosial. Dan Kecamatan Mandau mendapatkan jaminan berobat itu hanya 2.077 jiwa dan Pinggir sebanyak 1.272 jiwa.

Sementara jika melihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Bengkalis tahun 2011, angka kemiskinan di Kecamatan Mandau 34.938 jiwa dan Pinggir 12.933 jiwa. Angka penerima jaminan kesehatan ini dibandingkan dengan jumlah masyarakat Miskin Mandau dan Pinggir masih sangat jauh kurangnya. Dengan kata lain masih ada puluhan ribu jiwa lagi yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan tersebut.

Hal ini juga menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Mandau, bagaimana sistem pendataannya. Apalagi setelah mengetahui jumlah masyarakat Rupat yang menerima integrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan itu mencapai 8.804 jiwa.

Begitu juga dengan Kecamatan Bantan kuotanya juga tergolong tinggi yakni 4.382 jiwa, Siak Kecil mencapai 4.020 jiwa, Bengkalis 3.726 jiwa dan Bukit Batu 2.508. Dan kuota untuk Kecamatan Rupat Utara tidak terlalu mencolok tinggi seperti Kecamatan lainnya. Ia hanya mendapat 918 jiwa.

Layanan berobat gratis di rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan saat ini menjadi harapan besar bagi masyarakat Mandau dan Pinggir, khususnya masyarakat miskin dan kurang mampu.

"Tetapi kenapa justru Mandau Pinggir yang jumlah masyarakat miskinnya cukup banyak, hanya mendapatkan kuota yang kecil. Ini yang kita pertanyakan, ada apa?, bagaimana sistem pendataannya?, mengacu kemana data integrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan ini," ujar Algifari, mahasiswa di Duri ini kepada GoRiau.com (GoNews Grup), Sabtu (7/1/2016).

Tak hanya itu saja, lanjut Algi, 2 Kelurahan dan 2 Desa di Kecamatan Mandau ini tidak ada sama sekali penerima layanan berobat gratis tersebut. Seperti halnya, Desa Balai Makam, Kesumbo Ampai, Kelurahan Batang Serosa dan Duri Barat.

"Kesumbo Ampai ini mayoritas masyarakatnya itu petani, dan tergolong kurang mampu. Tetapi kenapa tak satupun masyarakatnya yang mendapat layanan berobat gratis itu. Begitu juga di Duri Barat itu, masih ada masyarakat miskin yang pastinya sangat membutuhkan layanan berobat gratis tersebut," kata Algi lagi.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis melalui Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk PBI sekitar 35.828 jiwa penduduk miskin dan kurang mampu, sesuai rekomendasi Dinas Sosial dan di SK-kan oleh bupati PBI 2017 ini.

“Diluar kuota 35 ribu jiwa yang dibayarkan melalui dana APBD Bengkalis 80 persen dan dana APBD Riau 20 persen, masih ada juga masyarakat miskin yang mendapat jaminan kesehatan nasional (JKN) Pusat. Mungkin diluar jumlah 2.077 itu sudah masuk dalam JKS atau yang mendapat kartu KIS," kata Kepala Dinas Sosial Bengkalis, Darmawi melalui Sekretaris Dinsos, Martini saat dikonfirmasi GoRiau.com (GoNews Grup), Jumat (6/1/2017).

Masih dikatakan Martini juga, untuk masyarakat miskin atau kurang mampu yang belum mendapatkan jaminan kesehatan ini diharapkan bisa melengkapi persyaratan dan mengajukan ke UPT Dinas Sosial setempat.

"Data penerima sekitar 35 ribuan jiwa itu masih flkesibel, secara berkala akan berubah-ubah menyusul data yang baru masuk. Bahkan yang sudah terdata itu juga akan dilakukan survey, apakah layak, apakah ada yang sudah meninggal atau tidak lagi berdomisili di daerah Bengkalis. Dan yang sudah mampu akan kita arahkan ke BPJS Mandiri," ujarnya lagi. *** #BENGKALIS