PEKANBARU – Rencana mutasi dan rotasi yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam waktu dekat, dinilai tidak ada persoalan hukum apapun. Karena, gubernur sudah berstatus definitif.

Demikian disampaikan Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Riau, Elpiansah kepada GoRiau.com, Senin (4/12/2023).

Menurutnya, kewenangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, apalagi Plt Gubernur sudah definitif menjadi Gubernur beberapa waktu lalu.

Meski begitu, tambahnya, jika ada pejabat yang merasa dirugikan juga bisa mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena prosesnya diperbolehkan secara hukum.

Terkait rencana mutasi dan rotasi pejabat eselon II dalam waktu dekat, Elpiansah mengatakan, secara hukum juga tidak ada aturan yang ditabrak. Jadi boleh dilakukan rotasi dan mutasi.

‘’Secara hukum tidak ada satupun aturan yang dilanggar oleh Gubernur Riau definitif apabila akan merotasi beberapa pejabat di Pemprov Riau, tapi kan ada etikanya juga. Masa dalam waktu yang singkat ini dan ditambah lagi setiap OPD sedang mempersiapkan laporan akhir tahunnya, malah dilakukan mutasi dan rotasi,’’ jelasnya.

Dikatakannya, walau etika adalah cita-cita dari hukum, tapi etik tidak bisa dikedepankan. ***