JAKARTA - Kedaulatan negara dan sistem politik tengah menghadapi ancaman serius dari kelompok pemilik modal besar yang berupaya mengendalikan pemerintahan. Kelompok yang diduga memanfaatkan sumber pendanaan tidak sah ini disebut-sebut menargetkan operasi penyuapan berskala masif, mulai dari aparat penegak hukum hingga level kepala negara.

Peringatan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat memberikan pidato pada Puncak Perayaan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN). Acara ini berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (18/9/2026) malam.

Skenario Menguasai Pemangku Kebijakan

Di hadapan para hadirin, Prabowo merinci bagaimana kekuatan ekonomi digunakan sebagai alat untuk membengkokkan integritas para pejabat publik. Ia menyoroti potensi rusaknya sistem bernegara jika para penentu kebijakan tunduk pada kekuatan uang.

"Mereka mau menyogok tokoh-tokoh politik kita. Mereka mau membelinya, nyogok hakim, nyogok jaksa, nyogok jenderal, nyogok menteri, mereka mau nyogok presiden," bebernya merinci sasaran pihak-pihak berduit tersebut.

Kendati membeberkan secara spesifik jabatan yang menjadi target operasi suap, Prabowo memilih untuk tidak menyebutkan nama individu, identitas perusahaan, maupun kelompok tertentu yang ia maksud sebagai pemilik kekuatan ekonomi besar itu.

Perang Gaya Baru Melalui Ruang Digital

Selain potensi suap fisik kepada para pejabat, Prabowo juga menyoroti invasi di ruang maya. Ia menyebutkan bahwa upaya memengaruhi suatu negara kini telah bertransformasi dari pendekatan militer ke arah manipulasi informasi publik.

Menurutnya, pihak-pihak berduit ini menggelontorkan dana untuk membiayai operasi penyebaran fitnah melalui teknologi.

"Dengan uang, mereka memelihara apa itu algoritma, pakai buzzer-buzzer, robot-robot, anak-anak kita, bapak-bapak kita, rakyat kita dirusak. Coba mereka pengaruhi dengan fitnah," tegasnya.

Fenomena ini tidak hanya menyasar Indonesia, melainkan sudah menjadi ancaman global bagi banyak negara. Ia menegaskan bahwa sistem demokrasi dan nilai reformasi harus terus dikawal agar tidak jatuh ke tangan pihak yang hanya mengandalkan kekuatan materi.***