TEMBILAHAN, GORIAU.COM - Petani di Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) didampingi kuasa hukum mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Senin (19/1/2015) untuk menyampaikan perihal lahan perkebunan sawit mereka yang telah diberikan kepada PT Sumatera Timur Indonesia (STI).

Kedatangan petani tersebut disambut dan difasilitasi oleh Komisi I DPRD Inhil dengan menggelar rapat dengar pendapat atau hearing yang dipimpin oleh Ketua Komisi dan diikuti oleh para anggota Komisi I.

Kuasa hukum petani, Muhammad Arsyad menjelaskan bahwa permasalahan bermula saat PT STI meminta lahan masyarakat untuk dijadikan Jalan serta pembuangan limbah perusahaan, dimana saat itu perusahaan berjanji akan membangun jembatan dan membeli hasil sawit masyarakat jika masyarakat memberikan lahan tersebut.

''Dengan janji itu akhirnya klien kami dalam hal ini petani setuju dan memberikan lahan mereka, padahal saat itu lahan mereka adalah lahan produktif. Namun karena diberikan janji seperti itu akhirnya mereka menyanggupi,'' jelas Arsyad.

Namun, seiring waktu berlalu, dikatakan Arsyad lagi pihak perusahaan tidak kunjung mewujudkan janji yang telah mereka berikan. Dan saat petani menagih janji itu, perusahaan kelapa sawit itu tidak dikelola lagi oleh PT STI.

''Yang berjanji dengan masyarakat itu PT STI, kemudian perusahaan itu menjadi milik PT GIN, sekarang sudah berubah lagi pemiliknya jadi PT Musim Mas. Jadi petani bingung kemana menagih janji, sementara lahan milik petani sudah dikorbankan,'' tuturnya lagi.

Untuk itulah, ia berharap pihak Komisi I DPRD Inhil dapat membantu menyelesaikan permaslahan ini, sehingga petanipun tidak merasa dirugikan.

''Kita mau Komisi I memanggil perusahaan tersebut, dari PT STI, GIN dan Musim Mas serta Dinas Perizinan untuk mengetahui siapa sebenarnya yang bertanggung jawab,'' tukas Arsyad.

Menindaklanjuti hal itu, Ketua Komisi I DPRD Inhil, Yusuf Said mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil baik PT STI, GIN dan Musim Mas untuk mengklarifikasikan persoalan ini.

''Kita sekarang tengah mempelajari kasusnya, setelah itu baru kita panggil pihak perusahaan. Kita mau kejelasan sehingga permasalah antara perusahaan dan petani ini bisa selesai,'' tutur Yusuf Said.(ayu)