SELATPANJANG - Pakar lingkungan DR Elviriadi SPi MSi kembali menyoroti masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Menurutnya, secara substansial, penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan adalah salah satu kunci penyelesaian masalah Karhutla.

Dalam bincang-bincang dengan GoRiau, Elviriadi mengatakan, maraknya sengketa lahan antara klaim perusahaan dengan warga merupakan salah satu kunci penyelesaian Karhutla secara substansial. Dimana, tanah warga selama ini ditanami tanaman adaptif gambut oleh masyarakat, berubah menjadi monokultur dengan hanya satu tanaman saat dikuasai oleh perusahaan.

Kata Elv, di lahan masyarakat, selain terdapat tanaman adaptif gambut, juga tersimpan kawasan tangkapan air, kubah gambut, dan konservasi fauna flora. Sedangkan, setelah diambil alih pihak perusahaan atas izin pemerintah, rona lingkungan di lahan itu berubah menjadi monokultur, yaitu hanya satu jenis tanaman. Lalu, penebangan vegetasi alami milik warga juga terbukti menghancurkan ekosistem, rantai makanan dan rantai energi serta mudah terbakar karena gambut dikeringkan secara massif.

"Nampaknya restorasi gambut telah berhenti di tengah jalan. Peristiwa penghadangan Nazir Foead adalah akhir tragis pemulihan gambut. Pemerintah seakan trauma berhadapan dengan para pemerkosa rawa gambut di Provinsi Riau, juga di tempat lain," kata pakar lingkungan UIN Suska itu kepada GoRiau.

Katanya lagi, sebagai solusi, pemerintah harus hadir di tengah keresahan masyarakat akibat sengketa lahan ini. Tercatat, tahun 2016 ada sebanyak 223 sengketa lahan di Provinsi Riau yang mana luasannya mencapai ribuan hektar. "Kira-kira 7 bulan yang lalu, kan sudah turun tim Gakkum KLHK, Anggota BRG Myrna, guru besar Unri, menerima berkas pengaduan dari Abdul Haris soal sengketa di Desa Belitung, tindak lanjuti aja," ungkap pengurus LAM Riau itu.

Sebaiknya, tambah Elv, dienclave saja lahan milik warga Provinsi Riau ini. Sebab, tim verifikasi izin tak turun ke lapangan, sehingga besar kemungkinan terjadinya tumpang tindih.  "Jika dienclave, Insyaallah Karhutla akan lebih mudah diatasi. Sebab, reservoir area ada di kebun warga yang diklaim itu," ujarnya.

"Saya kira pembangunan berkelanjutan yang didengungkan hanya terwujud bila ada keadilan kepada masyarakat, keadilan ekologis, dan moralitas negara harus ditampilkan," kata anak watan Kepulauan Meranti yang sudah keliling dunia ini mengakhiri bincang-bincang. *** #Semua Berita Kep Meranti, Klik di Sini