JAKARTA – Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengingatkan bahwa penguatan ekosistem kebudayaan di pelosok daerah tidak akan berjalan optimal tanpa komitmen serius dari pemerintah daerah. Ia menilai peran pers sangat strategis untuk memastikan kebijakan pusat benar-benar menyentuh akar rumput.

Dalam audiensi bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Fadli menekankan bahwa pembangunan kebudayaan saat ini masih bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, intervensi pemerintah pusat melalui berbagai program akan sia-sia jika pemerintah daerah (Pemda) tidak memiliki visi yang sejalan.

"Berbagai intervensi tersebut dapat berarti apabila pemerintah daerah memiliki komitmen yang sama agar berbagai kebijakan dan program tersebut dapat berjalan secara optimal," ujar Fadli, Sabtu (7/2/2026).

Pemerintah pusat sendiri telah mengucurkan sejumlah dukungan, mulai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebudayaan, standardisasi museum, hingga pengembangan budaya digital dan musik tradisi. Namun, implementasi di lapangan seringkali terhambat oleh lemahnya manajemen talenta dan sarana di tingkat daerah.

Fadli menyatakan keterbukaan Kementerian Kebudayaan untuk berkolaborasi dengan insan pers guna mengawal keberlanjutan kebudayaan nasional. Sinergi ini dianggap sebagai elemen penting untuk memantau apakah program kebudayaan sudah tepat sasaran atau sekadar formalitas.

"Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pers merupakan elemen penting dalam memperkuat ekosistem kebudayaan nasional," tegasnya.

Melalui inisiatif dari PWI, kementerian berharap pers tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem yang menjaga identitas lokal di tengah arus modernisasi. Keberlanjutan budaya Indonesia di masa depan kini berada pada titik uji kolaborasi antara pemegang kebijakan dan kontrol sosial dari media.***