JAKARTA, GORIAU.COM - Jaksa Agung, Basrief Arief mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu jawaban dari Menkumham Amir Syamsuddin agar aset milik PT Asian Agri Grup (AAG) tidak dialihkan kepada pihak ketiga, mengingat adanya putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap PT AAG untuk pembayaran denda sebesar Rp2,5 triliun.

''Rencananya hari ini Kementerian hukum dan HAM (Kemkumham) akan memberikan jawabannya,'' kata Basrief Arief, di Jakarta, Jumat (7/6/2013).

Kejaksaan Agung (Kejagung) berkordinasi dengan sejumlah pihak seperti PPATK, BPN, dan Menkumham dalam rangka menjalankan putusan MA. AAG diberi waktu satu tahun oleh MA untuk membayar denda Rp 2,5 triliun sebagaimana putusan majelis hakim kasasi MA yang mengabulkan sebagian permohonan kasasi yang diajukan penuntut umum atas perkara pajak Suwir Laut, pada 18 Desember 2012.

''Hasil rapat koordinasi antara Dirjen Pajak, Kemkumham, Kejagung, PPATK, dan BPN Itu dirumuskan bahwa terkait masalah 14 perusahaan itu kita minta Kemkumham untuk melakukan pengawasan terhadap putusan jangan sampai beralih ke tempat yang lain,'' kata Basrief.

Jaksa Agung menjelaskan, BPN telah memberi jawaban atas hasil rapat kordinasi tersebut. Kordinasi yang dilakukan sebagai langkah antisipasi agar aset-aset AAG tidak dialihkan dan tidak dapat dieksekusi.

''BPN sudah ada jawaban. AAG diberi jangka waktu 1 tahun, karena itu cukup panjang, makanya kita antisipasi jangan sampai nanti ada peralihan,'' jelasnya.

AAG memiliki 14 anak perusahaan yang terbagi dalam dua wilayah yaitu, Sumatera Utara dengan perusahaan PT Supra Matra Abadi, PT Gunung Melayu, PT Saudara Sejati Luhur, PT Hari Sawit Jaya, PT Indosepadan jaya, PT Andalas Inti Lestari, PT Rantau Sinar Karsa, dan PT Nusa Pusaka Kencana.

Kemudian, di Provinsi Riau dan Jambi, yaitu PT Rigunas Agri Utama, PT Raja Garuda Mas Sejati, PT Dasa Anugerah Sejati, PT Mitra Unggul Pusaka, serta PT Tunggal Yunus Estate. Selain itu tercatat PT Inti Indosawit Subur juga merupakan anak perusahaan PT Asian Agri Abadi. (sp)