JAKARTA - Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU) Arifin Junaidi menegaskan lembaganya tidak akan kembali bergabung dalam Program Organisasi Penggerak ( POP) yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Hal ini ia katakan menanggapi permintaan maaf Nadiem terkait ucapannya yang ingin memberikan dana hibah Kemendikbud pada Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation dalam POP.

"Tidak (enggan bergabung kembali)," kata Arifin, Rabu (29/7/2020).

Menurut Arifin, ada dua alasan mengapa lembaganya tidak mau bergabung kembali ke POP. Alasan pertama karena Nadiem belum menghapus nama Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation.

Sedangkan alasan kedua, NU tidak dimasukkan dalam daftar penerima penerima. "Kalau pemikiran di atas diikuti kenapa Muslimat NU, Aisyiyah, Pergunu dan FGM tidak dimasukkan ke dalam daftar, kan organisasi itu juga menjalankan program penggerak dengan dana sendiri?," ujarnya.

Arifin juga mengatakan bahwa Nadiem mengaku akan mengevaluasi penerima dana hibah POP.

Namun, lanjut dia, organsasi yang telah dinyatakan berhak menerima justru masih melakukan tahapan POP.

"Evaluasi membutuhkan waktu, ini berakibat waktu pelaksanaan POP semakin sedikit," ucap Arifin.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid atau yang akrab disapa Gus Jazil menilai, sikap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarimyang tidak sungkan untuk meminta maaf kepada Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terkait polemik Program Organisasi Penggerak (POP) perlu diapresiasi.

"Saya apresiasi kalau memang meminta maaf. Jarang sekali ya pejabat kalau merasa salah minta maaf. Tapi permohonan maaf itu harus ditindaklanjuti kebijakan yang lebih baik. Tapi saya hormat bahwa Pak Menteri mengatakan atau menyampaikan permohonan maaf," tutur Gus Jazil di sela kunjungan kerjanya ke Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (29/7/2020).

Gus Jazil mengatakan, permintaan maaf Mendikbud tersebut menunjukkan bahwa ada kebijakan yang kurang pas. Karena itu, dirinya meminta Mendikbud untuk segera memperbaiki kebijakan terkait dengan pendidikan di Tanah Air. "Jangan sudah minta maaf, nanti keliru lagi, minta maaf lagi," katanya.

Dikatakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, setelah Mendikbnud meminta maaf, saat ini yang perlu dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah adalah memberikan masukan atas berbagai kekurangan atas kebijakan Menteri Nadiem dalam berbagai persoalan pendidikan, terutama soal POP. "Apa yang kurang di situ sehingga protes dari NU dan Muhammadiyah. Ini protes yang memberikan solusi, bukan protes yang karena ngambek, mutung gitu. Jadi memang kemarin NU dan Muhammadiyah menarik diri itu karena ada masalah, dan itu bisa ditangani dan diperbaiki," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Mendikbud Nadiem Makarim berharap organisasi penggerak seperti Muhammadiyah, NU, dan Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI) yang selama ini sudah menjadi mitra strategis pemerintah dan berjasa besar di dunia pendidikan, dapat kembali bergabung dalam POP.

"Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul dan berharap agar ketiga organisasi besar ini bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program, yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna," ujar Mendikbud seperti dilansir dari laman Kemendikbud, Selasa (28/7/2020).

Dalam keterangan tertulis yang sama, Nadiem juga menyatakan bahwa Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation dipastikan menggunakan skema pembiayaan mandiri untuk mendukung POP.

Sehingga, kedua yayasan yang selama ini bergerak di bidang pendidikan tersebut tidak memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menjalankan programnya.

"Berdasarkan masukan berbagai pihak, kami menyarankan Putera Sampoerna Foundation juga dapat menggunakan pembiayaan mandiri tanpa dana APBN dalam Program Organisasi Penggerak dan mereka menyambut baik saran tersebut,” kata Nadiem di Jakarta, Senin (27/7).***