JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menekankan bahwa pembangunan jalan menjadi salah satu fokus utama dalam upaya memperkuat infrastruktur nasional, terutama di daerah. Menurutnya, pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah di semua tingkatan.

Pernyataan itu ia sampaikan saat berbicara dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (11/6). Dalam forum itu, Tito mengungkap tantangan besar pembangunan jalan di Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas dan beragam secara geografis.

“Membangun jalan di Indonesia tidak semudah yang dibayangkan. Dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan adaptif sesuai kondisi wilayah,” ujarnya.

Tito menjelaskan bahwa sistem otonomi daerah memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk membangun dan mengelola infrastruktur, termasuk jalan. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas jalan nasional, gubernur menangani jalan provinsi, sementara wali kota dan bupati mengelola jalan kota serta kabupaten.

"Bahkan desa pun bisa membangun jalan sendiri melalui dana desa," tambahnya.

Ia memaparkan bahwa dari total anggaran nasional sebesar Rp4.000 triliun, Rp938 triliun dialokasikan ke daerah. Ditambah dengan pendapatan asli daerah sekitar Rp402 triliun, maka total anggaran yang dikelola daerah mencapai Rp1.300 triliun—sebuah potensi besar untuk pembangunan infrastruktur jalan secara merata.

Dalam satu dekade terakhir, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah telah membuahkan hasil nyata. Jalan provinsi telah mencapai panjang lebih dari 50.000 kilometer, sementara jalan kabupaten dan kota hampir 500.000 kilometer. Di tingkat desa, jalan yang dibangun bahkan telah melebihi 33.000 kilometer.

“Ini menunjukkan komitmen besar dari seluruh daerah dalam mendukung konektivitas nasional,” katanya.

Tito juga menyoroti pentingnya membangun jalan sebagai akses dasar mobilitas masyarakat dan penggerak ekonomi lokal. Menurutnya, jalan yang memadai mempercepat distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan anggaran yang tersedia agar pembangunan jalan tidak hanya fokus di kota besar, tetapi menjangkau hingga ke pelosok desa.

“Kolaborasi dan sinergi antara pusat dan daerah sangat dibutuhkan. Kita harus membangun infrastruktur, terutama jalan, dengan semangat bersama,” paparnya. (ant)