RENGAT, GORIAU.COM - Entah karena tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, yang jelas, beberapa calon legislatif di Indragiri Hulu tetap membandel dengan memasang baleho di beberapa ruas jalan. Padahal sesuai aturan, caleg dilarang memang baleho diluar tempat yang ditentukan. Akibatnya, baleho-baleho yang ''nampang'' itu pun dicopoti Panitia Pengawas Pemilu dan Satpol PP Indragiri Hulu, Riau, Rabu (25/12/2013). Rencananya, aksi pencopotan baleho ini akan dilakukan hingga Kamis (26/12/2013) besok.

Pada aksi tersebut, sudahlah salah, anehnya ada calon anggota legislatif yang memprotes aksi yang dilakukan Panwaslu dan Satpol PP. Namun Panwaslu dan Satpol PP tak ''bergeming'' dan tak mau negosiasi dan baleho-baleho tersebut tetap saja dihabisi.

''Penertiban ini sesuai dengan instruksi Bawaslu Provinsi Riau dan dilakukan secara serentak di seluruh Riau. Penertiban akan dilaksanakan selama dua hari, mulai dari tanggal 25 dan 26 Desember 2013. Untuk hari pertama, kita laksanakan di wilayah pemilihan Inhu satu dan Inhu dua,'' kata Ketua Panwaslu Inhu, Mas'ud, Rabu (25/12/2013).

Dijelaskan Mas’ud, penertiban alat peraga kampanye berupa baleho yang menyalahi aturan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 15 tahun 2013 tentang pedoman kampanye Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta keputusan KPU Inhu No 123 tahun 2013 tentang zonasi pemasangan alat peraga kampanye.

Berdasarkan PKPU No 15 tahun 2013 tersebut, pemasangan baleho hanya diperuntukkan bagi partai politik dan calon anggota DPD saja. Khusus untuk partai politik, hanya membuat tanda gambar, nomor urut, jargon dan gambar pengurus yang tidak ikut menjadi caleg. Sedangkan untuk caleg, hanya diperbolehkan memasang spanduk, dengan ketentuan satu orang caleg hanya bisa memasang satu spanduk dalam satu zona sesuai dengan keputusan KPU Inhu. ''Mungkin mereka belum memahami,'' jelasnya.

Mas'ud menambahkan, sebelum melakukan penertiban, Panwaslu Inhu sudah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Inhu dan Pemkab Inhu melalui Satpol PP Inhu agar memberitahukan kepada tiap parpol dan caleg untuk menertibkan alat peraga yang tidak sesuai aturan. Hanya saja, setelah dua kali rekomendasi yang dikeluarkan Panwaslu Inhu, alat peraga berupa baleho masih banyak terpasang tidak sesuai aturan. Sehingga Panwaslu Inhu bersama Satpol PP Inhu mengambil tindakan dengan melakukan penertiban.

''Kami hanya menegakkan aturan sesuai PKPU No 15 tahun 2013 dan tidak memiliki kepentingan apa-apa dalam penertiban alat peraga ini. Semua baleho ataupun alat peraga yang dipasang tidak sesuai aturan akan kami tertibkan,'' tegasnya.

Terkait sanksi yang akan diberikan kepada partai politik maupun caleg yang diketahui melakukan pelanggaran pemasangan alat peraga, Mas'ud menjelaskan bahwa secara eksplisit PKPU No 15 tahun 2013 tidak mengatur mengenai sanksi. ''Soal sanksi ini yang disayangkan oleh Bawaslu RI karena tidak atur secara tegas. Meski demikian penertiban ini sudah merupakan bentuk sanksi yang cukup tegas,'' jelasnya.

Mas'ud juga berharap partai politik dan caleg agar dapat memasang alat peraga kampanye sesuai PKPU No 15 tahun 2013 dan keputusan KPU Inhu No 123 tahun 2013 tentang zonasi pemasangan alat peraga sehingga tidak merugikan partai politik maupun caleg. (jef)