JAKARTA - Bagi Anggota MPR RI Fraksi PDI-P, Masinton Pasaribu, arti dari Persatuan dan Kesatuan pasca pemilu bukan berarti semua harus Pro terhadap Pemerintah.

Bahkan menurut Anggota Komisi III DPR Ri itu, harus tetap ada yang bersikap kritis dan mengontrol kinerja pemerintah. Artinya kata dia, Oposisi tetap penting agar pemerintah tidak berbuat sewenang-wenang dalam menjalankan amanah yang diberikan rakyat."Persatuan elite bukan berarti semua pro pemerintah. Harus tetap ada yang menjadi oposisi sebagai kritik dan kontrol pemerintah. Hanya saja, jangan sampai keluar pernyataan yang bisa memecah belah rakyat," ujarnya.Hal ini disampaikannya saat menjadi Narasumber dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema "Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pasca Kontestasi Politik 2019", Jumat (28/6/2019) di Media Center Parlemen, Senayan Jakarta.Labih lanjut Masinton menjelaskan, oposisi itu menjadi penting sebagai kontrol terhadap pemerintah yang diberikan mandat oleh rakyat. Sehingga bisa mencegah pelanggaran dan wewenang otoritas yang diberikan."Oposisi tadi adalah melakukan kontrol dan pengawasan baik yang di parlemen maupun di pemerintahan. Ya tentu bagi legislatif sesuai tugasnya melakukan fungsi pengawasan. Berikutnya adalah kalau kita belajar dari sejarah bangsa, kita ini memang dibentuk karena keinginan untuk bersatu seperti yang didengungkan Bung Karno," tukasnya.Pasca putusan MK, struktur pemerintahan akan segera dibentuk oleh Presiden dan Wakil presiden terpilih. Untuk itu, dirinya berpandangan semua elite baik dari unsur parpol maupun yang lain, agar tidak semua berbondong-bondong ke pemerintahan."Dalam lima tahun mendatang, tetap harus ada yang beroposisi sebagai kontrol terhadap pemerintah. Dan pihak pemerintah pun harus sadar juga, menang itu bukan berarti tidak mengakomodir yang kalah," paparnya."Sering dulu saya dengan dari almarhum Pak Taufik saat menjadi Ketua MPR. Beliau menyatakan kalau dulu PDI-P kalah tetap beropisisi dan ketika menang tidak sama dengan bermain bola," tambahnya.Dalam mengelola kemenangan itu kata Masinton, ibarat bola tidak boleh menang 2-0 atau 30. Tapi harus bisa minimal 2-1 dan 3-1."Tidak boleh menang itu membuat orang jadi nol. Dalam mengelola negara yang majemuk dan sangat besar ini kalau ibarat pertandingan bola itu menangnya 3-1 atau 2-1 lah. Artinya menang itu berbagi, nah begitu pun dengan pemenang hari ini Tentu ia harus bisa mengelola kekuasaan itu dengan prinsip berbagi tidak ada dalam politik itu yang namanya menang-menangan sendiri," tandasnya."Kalau sempat dibuat menang-manengan pasti kbu oposisi juga akan marah, maka dalam pengelolaan kekuasaan negara itu juga dia prinsipnya berbagi tidak boleh membuat satu kelompok dibikin 0. Jadi harus ada power steering dan ada pembagian distribusi jabatan-jabatan atau kekuasaan," pungkasnya.***