PEKANBARU - Masih kacaunya pembahasan anggaran dan belum ada buku pedoman penyusunan, sebabkan rapat paripurna pengesahan APBD Murni Riau 2017 yang dijadwalkan hari ini kembali ditunda hingga Senin (5/12/2016) pekan depan.

Wakil Ketua DPRD Riau H. Noviwaldy Jusman mengatakan, pembatalan pengumuman RAPBD tersebut lantaran seluruh anggota dewan tidak mau melanjutkan paripurna karena tidak memegang pedoman buku APBD tersebut.

"Dari hasil rapat pembahasan kami, masih ada syarat administrasi belum terpenuhi, jadi rapat pengesahan ditunda hingga hari Senin mendatang," kata Noviwaldy, Kamis (1/12/2016).

Disampaikan politisi Demokrat ini, untuk masalah jumlah anggaran. Tidak ada yang berubah dari anggaran yang sudah dibahas sebelumnya. "Jumlah angaran tidak berubah, tetap Rp10,4 triliun lebih. Bukunya belum ada, kami minta buku itu lengkap berserta daftar isinya," imbuh Noviwaldy.

Sementara Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi menyebutkan, pihaknya tidak mau jika saat paripurna dibuka, para anggota dewan mempermasalahkan buku tersebut belum ada.

"Ini bukan penundaan, tapi kami kedepankan prinsip harmonisasi, untuk itu kami akan siapkan administrasi yang belum dilengkapi, karena nanti ditakutkan heboh diparipurna, buku yang nyatanya tidak ada. Kami harus teliti betul, karena akan langsung diserahkan ke Kemendagri," ungkap dia.

Sebelumnya, anggota Banggar DPRD Riau Husaimi Hamidi mengatakan, pengesahan RAPBD terlambat karena ada perubahan pada sejumlah satuan kerja. Dia mencontohkan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Riau yang tak ada dibahas di komisi anggarannya.

"Itu mau disahkan, saya bilang saya tidak mau mengesahkan yang tidak saya mengerti karena APBD itu satu rupiahpun harus dipertanggungjawabkan," katanya.

Dia menyebutkan, dalam rapat pembahasan itu, rencana kerja anggaran BPMPD tidak ada sehingga harus menunggu dulu. Lalu baru sampai setelah lama menunggu sehingga waktunya molor hingga dini hari.

Baca Juga: Dibahas Hingga Tengah Malam, RAPBD 2017 Gagal Disahkan/span>

Kemudian dirinya meminta Sekretaris Daerah mencoret anggaran bagi program kegiatan di BPMPD. Kecuali untuk anggaran gaji para pegawai. Namun Sekda tidak berani dan anggota DPRD lainnnya juga tidak setuju. ***