KPK Geledah PT Djarum dan KPPBC Kudus Terkait Dugaan Korupsi Pita Cukai
PEKANBARU – Ratna Yurnita masih mengingat betul masa ketika menyekolahkan anak merupakan sesuatu yang terasa mustahil. Sejak berpisah dengan suaminya, perempuan itu harus menghidupi anak-anaknya seorang diri di Kota Pekanbaru dengan penghasilan yang tidak menentu. Di tengah perjuangan memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendidikan perlahan berubah menjadi kemewahan yang sulit dijangkau.
Setiap hari, pikirannya lebih banyak dipenuhi pertanyaan sederhana namun berat, bagaimana memastikan keluarganya tetap bisa makan esok hari. Di tengah kondisi itu, membayangkan anak-anaknya dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah bahkan terasa seperti mimpi yang terlalu jauh.
"Sejujurnya saya berjuang sendiri membesarkan anak-anak. Dengan penghasilan yang tidak seberapa, rasanya sangat sulit menyekolahkan mereka sampai selesai," tuturnya ketika berbincang dengan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Sentra Abiseka Pekanbaru.
Hari itu, Ratna datang bukan untuk meminta bantuan sosial. Ia mengantar putrinya, Cahaya Marlina, mengikuti proses penerimaan di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 3 Pekanbaru. Anak sulungnya lebih dulu menjadi siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 31 Pekanbaru.
Bagi Ratna, kesempatan tersebut bukan sekadar tentang sekolah tanpa biaya. Lebih dari itu, ia melihat harapan yang selama ini nyaris hilang perlahan kembali hadir dalam keluarganya.
"Abangnya sudah lebih dulu sekolah di Sekolah Rakyat. Kami benar-benar terbantu. Sekarang adiknya juga mendapat kesempatan yang sama. Saya berharap mereka bisa mengubah kehidupan keluarga kami," katanya.
Kisah Ratna bukanlah cerita yang berdiri sendiri.
Di berbagai daerah di Indonesia, masih banyak anak yang lahir dalam keluarga miskin harus menghadapi kenyataan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas tidak selalu hadir dalam kehidupan mereka. Sebagian harus membantu orang tua bekerja, sebagian lainnya berhenti sekolah karena keterbatasan biaya, sementara tidak sedikit yang tumbuh di lingkungan yang kurang mendukung perkembangan akademik maupun pembentukan karakter.
Mereka sebenarnya ada di sekitar kita. Namun, selama bertahun-tahun keberadaan mereka sering kali tidak benar-benar terlihat dalam sistem pendidikan.
Dalam berbagai literatur pembangunan sosial, kelompok seperti ini kerap disebut sebagai the invisible people—masyarakat yang keberadaannya nyata, tetapi kebutuhan dan potensinya belum sepenuhnya terjangkau oleh kebijakan publik.
Di Indonesia, kelompok tersebut banyak berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, hingga kesempatan ekonomi. Anak-anak yang lahir dalam keluarga seperti ini memiliki risiko lebih besar mengalami putus sekolah, bekerja pada usia dini, atau mengulang siklus kemiskinan yang dialami orang tua mereka.
Persoalan tersebut juga masih menjadi tantangan di Provinsi Riau.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Riau tahun 2024 menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok usia 7–12 tahun telah mencapai 99,67 persen. Pada kelompok usia 13–15 tahun, angkanya masih relatif tinggi, yakni 95,94 persen. Namun ketika memasuki usia 16–18 tahun, partisipasi sekolah turun cukup tajam menjadi hanya 78,49 persen.
Artinya, lebih dari satu dari lima remaja usia SMA di Riau sudah tidak lagi berada dalam sistem pendidikan formal.
Di sejumlah kabupaten, kondisinya bahkan lebih memprihatinkan. Kabupaten Indragiri Hilir mencatat APS usia 16–18 tahun sebesar 67,09 persen, disusul Rokan Hulu 69,14 persen dan Indragiri Hulu 69,89 persen. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa masih banyak anak yang tidak mampu mempertahankan pendidikannya hingga jenjang menengah atas.
Persoalan tersebut tidak selalu disebabkan oleh ketiadaan sekolah. Dalam banyak kasus, faktor ekonomi justru menjadi penyebab utama anak-anak meninggalkan bangku pendidikan. Ketika keluarga harus memilih antara memenuhi kebutuhan makan sehari-hari atau membiayai pendidikan, sekolah sering kali menjadi pilihan yang dikorbankan.
Dalam konteks itulah pemerintah meluncurkan Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu strategi nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Berbeda dengan sekolah umum, Sekolah Rakyat dirancang menggunakan konsep sekolah berasrama. Seluruh kebutuhan peserta didik, mulai dari biaya pendidikan, tempat tinggal, makan, seragam, perlengkapan belajar, hingga pembinaan karakter, ditanggung sepenuhnya oleh negara.
Program ini secara khusus menyasar anak-anak yang berasal dari keluarga dalam kategori desil 1 dan desil 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), termasuk mereka yang berisiko tinggi putus sekolah maupun yang telah lebih dahulu meninggalkan bangku pendidikan.
Bagi pemerintah, Sekolah Rakyat bukan sekadar membangun ruang kelas baru. Program ini menjadi bentuk intervensi negara untuk memastikan kemiskinan tidak lagi menjadi alasan seorang anak kehilangan hak memperoleh pendidikan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Sekolah Rakyat memang dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini paling rentan terputus dari sistem pendidikan.
"Program Sekolah Rakyat ini memang digagas langsung oleh Bapak Presiden untuk menampung anak-anak dari keluarga dengan kondisi paling rentan, baik secara sosial maupun ekonomi. Pendamping Program Keluarga Harapan akan melakukan verifikasi langsung agar seluruh penerimaan siswa benar-benar berdasarkan data kemiskinan," ujarnya saat menghadiri Open House Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru.
Karena menyasar kelompok yang sangat spesifik, Gus Ipul- sapaan akrabnya, menegaskan proses penerimaan siswa harus bebas dari praktik titipan maupun penyalahgunaan kewenangan.
"Tidak boleh ada praktik jual beli kursi. Tidak boleh ada titipan dari siapa pun, baik menteri, gubernur, bupati maupun wali kota. Semua harus berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat yang benar-benar berhak," tegasnya.
Bagi keluarga seperti Ratna, prinsip tersebut memiliki arti yang sangat besar. Kesempatan memperoleh pendidikan bukan lagi ditentukan oleh kemampuan ekonomi ataupun kedekatan dengan kekuasaan, melainkan benar-benar diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan.
Ketika Kemiskinan Menentukan Masa Depan Seorang Anak
Bagi Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau, Hermandra, persoalan pendidikan di Indonesia tidak lagi semata berbicara mengenai jumlah sekolah yang dibangun ataupun akses pendidikan yang tersedia. Tantangan yang jauh lebih besar justru terletak pada bagaimana negara mampu menjangkau anak-anak yang sejak lahir telah dibatasi oleh kondisi sosial dan ekonomi keluarganya.
Menurut Hermandra, selama ini negara sebenarnya telah menyediakan sekolah umum yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, kesetaraan akses belum tentu berarti kesetaraan kesempatan.
Anak-anak yang lahir dari keluarga berkecukupan umumnya telah memperoleh berbagai fasilitas penunjang sejak usia dini. Mereka tumbuh di lingkungan yang mendukung proses belajar, memperoleh akses terhadap buku, kursus, bimbingan belajar, hingga teknologi yang memperluas pengetahuan mereka. Sebaliknya, anak-anak dari keluarga miskin sering kali harus memulai kehidupan dengan berbagai keterbatasan yang bukan mereka pilih.
"Kalau kita lihat, banyak anak yang berhasil bukan semata karena mereka lebih pintar, tetapi karena fasilitas yang mereka dapatkan sejak kecil memang lebih lengkap. Karena itu negara perlu hadir memberikan kesempatan yang lebih adil bagi anak-anak yang lahir dari keluarga kurang mampu," ujar Hermandra kepada GoRiau.com.
Dalam pandangannya, ketimpangan tersebut membuat sistem pendidikan yang terbuka bagi semua belum tentu mampu menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Karena itu, Hermandra menilai kehadiran Sekolah Rakyat perlu dipahami sebagai bagian dari desain besar pembangunan pendidikan nasional yang kini memiliki fungsi berbeda-beda sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, sekolah umum tetap menjadi jalur pendidikan utama bagi seluruh warga negara. Di sisi lain, Sekolah Garuda diproyeksikan untuk membina peserta didik berprestasi agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Sementara Sekolah Rakyat hadir untuk menjangkau kelompok yang selama ini paling rentan tertinggal, yakni anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masuk kategori desil satu dan desil dua.
"Kalau sekolah umum itu terbuka untuk semua masyarakat tanpa melihat status ekonomi. Sekolah Garuda diperuntukkan bagi siswa berprestasi. Sedangkan Sekolah Rakyat memang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem," katanya.
Menurut Hermandra, pendekatan tersebut merupakan bentuk afirmasi negara agar latar belakang ekonomi tidak lagi menjadi faktor utama yang menentukan masa depan seorang anak.
Ia menjelaskan bahwa kemiskinan tidak hanya membatasi kemampuan keluarga membiayai sekolah, tetapi juga membentuk cara pandang terhadap kehidupan. Bagi keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, pendidikan sering kali bukan kebutuhan yang dapat diprioritaskan.
"Orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem biasanya berpikir bagaimana besok bisa makan, bagaimana bertahan hidup. Mereka tidak sedang memikirkan sekolah atau pendidikan tinggi. Karena itu negara harus hadir untuk mengambil peran yang tidak mampu dilakukan keluarga," ujarnya.
Pernyataan tersebut sejalan dengan berbagai kajian mengenai kemiskinan antargenerasi, yaitu kondisi ketika keterbatasan ekonomi diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya karena rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak.
Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Indonesian Sustainable Development and Planning pada 2025 menunjukkan bahwa pendidikan merupakan salah satu instrumen paling efektif untuk memutus siklus tersebut. Ketika anak-anak dari keluarga miskin memperoleh kesempatan menyelesaikan pendidikan dengan kualitas yang baik, peluang mereka untuk meningkatkan taraf hidup pada masa dewasa meningkat secara signifikan.
Bagi Hermandra, persoalan berikutnya tidak berhenti pada aspek ekonomi.
Lingkungan tempat seorang anak tumbuh juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan karakter, kebiasaan belajar, hingga cita-cita mereka.
Banyak orang tua dari keluarga prasejahtera, kata dia, sesungguhnya memiliki kasih sayang yang besar kepada anak-anaknya. Namun tuntutan mencari nafkah membuat mereka tidak selalu memiliki cukup waktu untuk mendampingi proses tumbuh kembang anak.
"Bukan karena orang tua tidak sayang kepada anak. Mereka tetap sayang. Tetapi kondisi ekonomi membuat mereka fokus mencari nafkah sehingga pengawasan terhadap anak menjadi terbatas. Akibatnya lingkungan menjadi faktor yang sangat menentukan perkembangan anak," katanya.
Atas dasar itulah Hermandra memandang konsep pendidikan berasrama yang diterapkan dalam Sekolah Rakyat memiliki keunggulan tersendiri.
Menurutnya, ketika seorang anak ditempatkan dalam lingkungan belajar yang lebih terstruktur, memperoleh pendampingan guru secara intensif, serta hidup bersama teman sebaya yang memiliki semangat belajar yang sama, peluang mereka untuk berkembang akan jauh lebih besar dibandingkan apabila tetap berada di lingkungan yang tidak mendukung proses pendidikan.
"Kalau anak yang lahir dalam lingkungan sulit kemudian ditempatkan dalam lingkungan pendidikan yang baik selama bertahun-tahun, peluangnya untuk berkembang akan jauh lebih besar. Pendidikan memang tidak mengubah kehidupan dalam semalam, tetapi dampaknya akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan," ujarnya.
Pandangan tersebut diperkuat oleh berbagai penelitian internasional mengenai efektivitas pendidikan berasrama bagi kelompok rentan.
Studi yang dilakukan Cache dan kolega pada 2025 di Tiongkok menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti pendidikan berasrama memiliki capaian akademik lebih baik dibandingkan siswa nonasrama, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah dan mereka yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan.
Lingkungan belajar yang lebih terstruktur, pendampingan guru yang lebih intensif, serta berkurangnya distraksi menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan prestasi belajar sekaligus pembentukan karakter peserta didik.
Model serupa sebenarnya telah lama diterapkan di sejumlah negara. India, misalnya, mengembangkan jaringan sekolah berasrama Jawahar Navodaya Vidyalaya sejak 1986 untuk memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak dari wilayah pedesaan dan keluarga kurang mampu. Program tersebut kini berkembang menjadi ratusan sekolah dan banyak dikaji sebagai salah satu model perluasan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat rentan.
Bagi Hermandra, keberhasilan Sekolah Rakyat nantinya tidak boleh hanya diukur dari jumlah gedung yang dibangun ataupun banyaknya siswa yang diterima setiap tahun. Lebih penting dari itu adalah apakah sekolah tersebut benar-benar mampu melahirkan generasi yang memiliki kemampuan akademik, karakter, keterampilan hidup, dan keberanian untuk keluar dari lingkaran kemiskinan yang selama ini membelenggu keluarga mereka.
"Harapannya bukan hanya akademiknya yang bagus, tetapi juga karakter, keterampilan, dan kemampuan sosialnya berkembang. Anak-anak ini harus tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan siap menghadapi kehidupan," katanya.
Dalam konteks itulah, Sekolah Rakyat dipandang bukan sekadar sebagai kebijakan pendidikan, melainkan investasi sosial jangka panjang. Sebab, ketika negara berhasil mengubah masa depan seorang anak dari keluarga miskin, sesungguhnya yang berubah bukan hanya kehidupan individu tersebut, tetapi juga masa depan keluarganya, bahkan generasi setelahnya.
Ketika Negara Memilih Hadir, Bukan Sekadar Membangun Sekolah
Bagi pemerintah, Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan baru. Program ini lahir dari kesadaran bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh sistem pendidikan nasional, meskipun berbagai kebijakan wajib belajar dan bantuan pendidikan telah dijalankan selama bertahun-tahun.
Disisi lain, Gus Ipul meminta seluruh guru dan tenaga kependidikan mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dalam mendampingi peserta didik. Sebagian besar anak yang masuk ke Sekolah Rakyat berasal dari keluarga dengan berbagai persoalan sosial dan ekonomi. Karena itu, mereka membutuhkan ruang belajar yang tidak hanya mengajarkan mata pelajaran, tetapi juga membangun rasa percaya diri, kedisiplinan, serta harapan terhadap masa depan.
"Guru harus mengajar dengan hati, dengan kasih sayang, dan tetap berpedoman pada kurikulum yang telah ditetapkan. Anak-anak ini membutuhkan perhatian yang lebih karena mereka datang dari latar belakang yang berbeda-beda," kata orang nomor satu di Kementrian Sosial itu.
Pendekatan tersebut mulai menunjukkan hasil.
Saat menyaksikan penampilan siswa SRMP 3 Pekanbaru dan SRMA 31 Pekanbaru, Gus Ipul mengaku melihat perubahan yang cukup signifikan dibandingkan kondisi para siswa ketika pertama kali memasuki sekolah.
Menurutnya, selama hampir satu tahun proses pembelajaran berlangsung, perkembangan yang terlihat tidak hanya pada kemampuan akademik, tetapi juga pada aspek kepribadian.
"Perkembangannya luar biasa. Anak-anak menjadi lebih percaya diri, lebih disiplin, kondisi fisiknya lebih sehat, dan semangat belajarnya juga meningkat," ujar pria yang berkelahiran di Pasuruan tersebut.
Perubahan serupa turut dirasakan oleh para orang tua.
Ratna Yurnita mengaku perubahan terbesar justru terlihat pada anak sulungnya yang lebih dahulu bersekolah di SRMA 31 Pekanbaru. Selain meringankan beban ekonomi keluarga, pendidikan berasrama membuat anaknya menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab.
"Anak saya sekarang jauh lebih disiplin dibandingkan sebelumnya. Kami sebagai orang tua merasa sangat terbantu karena selain mendapatkan pendidikan, anak-anak juga dibentuk karakternya," katanya.
Pengalaman yang hampir sama dialami Nurmaida.
Ia masih mengingat bagaimana putrinya, Salsabila, dahulu tumbuh menjadi anak yang sangat pendiam karena merasa minder dengan kondisi ekonomi keluarganya. Mereka bahkan sempat tinggal menumpang di sebuah gubuk kecil di atas tanah milik orang lain.A25"Dulu anak saya sangat pemalu. Dia jarang bergaul karena merasa minder dengan keadaan kami," ujarnya.
Namun, setelah mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat, Nurmaida melihat perubahan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.
Salsabila mulai berani berbicara di depan umum, aktif mengikuti berbagai kegiatan sekolah, bahkan mampu menunjukkan bakat yang dimilikinya di hadapan Menteri Sosial.
"Sekarang dia jauh lebih percaya diri. Saya melihat anak saya benar-benar berubah. Kalau tidak ada Sekolah Rakyat, mungkin dia tidak akan memiliki kesempatan seperti ini," katanya.
Perubahan yang dialami Cahaya, Salsabila, dan puluhan anak lainnya menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi memindahkan pengetahuan dari guru kepada murid. Lebih dari itu, pendidikan juga mampu mengubah cara seorang anak memandang dirinya sendiri.
Bagi anak-anak yang selama ini tumbuh dalam keterbatasan ekonomi, kesempatan untuk belajar di lingkungan yang lebih aman, teratur, dan suportif menjadi titik awal untuk membangun kembali rasa percaya diri yang sebelumnya nyaris hilang.
Dalam konteks itulah Sekolah Rakyat mulai menunjukkan fungsi yang lebih luas daripada sekadar menyediakan pendidikan gratis. Ia menjadi ruang bagi anak-anak yang selama ini berada di pinggir sistem untuk menemukan kembali keyakinan bahwa mereka juga memiliki kesempatan yang sama untuk bermimpi, belajar, dan membangun masa depan
Harapan Itu Kini Bernama Sekolah Rakyat, Tetapi Pekerjaan Negara Belum Selesai
Apa yang dialami Ratna dan Nurmaida hanyalah sebagian kecil dari wajah baru pendidikan afirmatif yang mulai tumbuh di Provinsi Riau.
Dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, Sekolah Rakyat berkembang dari sebuah gagasan menjadi program yang mulai dijalankan di berbagai daerah. Hingga pertengahan 2026, Riau telah memiliki tiga Sekolah Rakyat yang beroperasi di Pekanbaru dan Kabupaten Rokan Hilir. Sementara satu kompleks Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) tengah disiapkan untuk mulai menerima peserta didik pada tahun ajaran baru.
Pemerintah Provinsi Riau menempatkan program tersebut sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia di daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya memerlukan dukungan pemerintah pusat, tetapi juga kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan lahan dan infrastruktur pendukung.
"Untuk urusan penyediaan lahan memang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Saat ini pembangunan gedung permanen yang paling progresif berada di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan sekolah di Pekanbaru dan Rokan Hilir masih memanfaatkan fasilitas yang telah ada," ujarnya.
Menurut Syahrial, pembangunan kompleks Sekolah Rakyat di Kuansing telah mencapai sekitar 85 persen dan ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus 2026 bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru.
Kompleks pendidikan tersebut dirancang bukan sekadar sebagai sekolah, melainkan kawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi ruang belajar jenjang SD, SMP, dan SMA, asrama putra dan putri, rumah guru, rumah ibadah, dapur umum, fasilitas olahraga, hingga ruang pembinaan karakter.
Konsep tersebut mencerminkan pendekatan yang selama ini banyak dibahas para akademisi, yakni menghadirkan lingkungan belajar yang mampu mendukung perkembangan peserta didik secara men
