PEKANBARU, GORIAU.COM - Wakil Bupati Pelalawan, Marwan Ibrahim menjalani pemeriksaan pertama setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan lahan perkantoran Bhakti Praja pada akhir Oktober 2013. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Jalan Gajah Mada, Pekanbaru, Kamis siang (7/11/2013).

"Ini merupakan pemeriksaan pertama sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka," kata Kasubdit III Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, Kompol Yusuf kepada wartawan di Pekanbaru.

Menurut petugas kepolisian, Marwan diperiksa sejak pagi dan masih akan berlanjut usai istirahat makan siang. "Yang jelas diperiksa untuk kepentingan penyidikan," kata Yusuf.

Tim Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau telah menetapkan status tersangka untuk Wakil Bupati Pelalawan sejak akhir Oktober 2013 dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan perkantoran Bhakti Praja di Pelalawan.

Kepala Bidang Humas Ajun Komisaris Besar Guntur Aryo Tejo mengatakan pemeriksaan Marwan merupakan tindak lanjut atas penetapan status tersebut.

Untuk diketahui, bahwa penyidikan dugaan korupsi tersebut sudah lama dilakukan oleh pihak Ditreskrimsus dimana telah ditetapkan lebih dulu empat orang sebagai tersangka dan menjadi terdakwa. Mereka adalah Syahrizal Hamid selaku mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pelalawan, Tengku Alfian (mantan Staf BPN Pelalawan), Lamuddin (mantan Kadispenda Pelalawan), dan Al Azmi.

Kemudian penyidik juga sudah menetapkan tiga tersangka lagi yakni Rahmad, Tengku Kasroen, dan termasuk Wakil Bupati Pelalawan Marwan Ibrahim. Dalam dakwaan untuk Syahrizal Hamid dan sejumlah terdakwa lainnya pada kasus yang sama, perkara itu diindikasi telah merugikan negara sebesar Rp38 miliar.

Kasus tersebut bermula dari tahun 2002 hingga 2011 dimana Pemkab Pelalawan berencana membangun gedung perkantoran pemerintahan dengan nama Gedung Bhakti Praja. Untuk pembangunan ini, pemkab membeli lahan kebun kelapa sawit milik PT Khatulistiwa Argo Bina, Logging RAPP RT 1 RW 2 Dusun I Harapan Sekijang, seluas 110 hektare dengan harga Rp 20 juta per hektare.

Kemudian pada Maret 2002, Tengku Azmun Jaafar bersama terdakwa Syahrizal Hamid bertemu dengan David Chandra, pemilik lahan di Hotel Sahid, Jakarta, menyepakati harga pembelian lahan.

Selanjutnya, David Chandra menyerahkan surat tanah berupa foto copy atas nama masyarakat sebanyak 57 set. Kemudian Tengku Azmun Jaafar memerintahkan terdakwa Lahmudin untuk menyerahkan dana uang muka pembelian tanah kepada Syahrizal sebesar Rp 500 juta yang bersumber dari APBD 2002.

Ketika itu, Marwan Ibrahim yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah menyetujuinya. Namun permasalahan timbul ketika lahan tersebut diurus ulang atas nama keluarga terdakwa Syahrizal. Ganti rugi ini dilakukan lagi dari tahun 2007 hingga tahun 2011, sehingga biaya yang dikeluarkan dengan menggunakan dana APBD tiap tahunnya beragam.(fzr/ant)