
SELATPANJANG, GORIAU.COM - Wakil Bupati Kepulauan Meranti Masrul Kasmi mengaku sudah ada tim yang bertugas untuk penyelesaian ganti rugi lahan masyarakat di Pulau Padang dengan PT RAPP. Namun, berdasarkan pengakuan dari anggota DPR RI, Wan Abu Bakar, banyak masyarakat Pulau Padang yang mengeluh karena proses ganti rugi itu belum kelar.
"Itukan sudah ada tim fasilitasi yang dibentuk dengan beberapa pihak," kata Masrul Kasmi menjawab GoRiau.com terkait proses ganti rugi lahan yang sampai saat ini belum kelar.
Masrul Kasmi juga berpesan agar setiap permasalah yang ada antara masyarakat dengan perusahaan harus diselesaikan secara berjenjang, mulai dari desa, kecamatan, sampai kabupaten.
"Sudah ada ini semua, tinggal kemauan dari semuanya untuk penyelesaian masalah itu," tambah Masrul lagi.
Sementara itu, terkait kinerja yang sudah dilakukan tim selama ini, Masrul Kasmi mengaku tidak punya wewenang untuk melakukan evaluasi terhadap tim itu.
"Saya tidak bisa melihat itu dan menilai, yang jelas timnya sudah ada silahkan bergerak sesuai aturan," tutupnya.
Sebelumnya Anggota DPR RI, Wan Abu Bakar melakukan reses di Pulau Padang Kepulauan Meranti. Dari situ, tidak sedikit masyarakat yang mengeluh karena proses ganti rugi lahan antara PT RAPP dengan Masyarakat Pulau Padang belum tuntas. Politisi PPP ini sempat meminta Pemkab Kepulauan Meranti segera memediasi antara kedua belah pihak agar tidak terulang lagi konflik sosial di Pulau Padang. Bahkan, Wan Abu Bakar meminta Pemkab Kepulauan Meranti membuat rekomendasi pencabutan izin PT RAPP ke Kemenhut jika PT RAPP tetap tidak mengganti rugi lahan masyarakat.(nti)