PEKANBARU – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Manahara Napitupulu, memberikan tanggapan terkait pernyataan Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, yang memastikan bahwa Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Riau untuk APBD tahun 2025 tidak dicoret.

"Jika memang itu yang disampaikan oleh Ketua DPRD, ya memang seharusnya begitu. Pokir adalah aspirasi masyarakat yang sudah diserap oleh anggota dewan saat reses," ujar Manahara pada Jumat (6/12/2024).

Manahara menjelaskan, Pokir merupakan hasil dari aspirasi masyarakat yang kemudian diformalkan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Pokir tersebut masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan menjadi bagian dari belanja daerah dalam APBD.

"Semogalah kenyataannya seperti itu. Sebab sebelumnya ada arahan untuk membongkar kegiatan dalam RKPD yang bersumber dari Pokir anggota DPRD periode 2019–2024, yang juga sudah tercatat di SIPD," tambahnya.

Potensi Perubahan dalam Penyusunan APBD

Manahara juga mengungkapkan kekhawatirannya mengenai potensi perubahan dalam penyusunan APBD, terutama jika kegiatan baru dari anggota DPRD periode 2024–2029 dimasukkan ke dalam program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini, menurutnya, dapat menciptakan kesan bahwa kegiatan tersebut murni usulan OPD, meskipun sebenarnya berasal dari anggota DPRD baru.

“Hal ini dapat memunculkan kesalahpahaman dalam pengelolaan APBD, apalagi jika anggota baru belum sepenuhnya memahami mekanisme yang diatur dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025,” jelasnya.

Manahara menekankan bahwa jika ketentuan dalam Permendagri tersebut dilanggar, maka hal itu berpotensi menjadi pelanggaran hukum dalam pengelolaan keuangan daerah.

Rasionalisasi Anggaran

Sebelumnya, Manahara sempat menyatakan bahwa akibat rasionalisasi anggaran, beberapa Pokir anggota DPRD periode 2019–2024 yang telah tercatat dalam SIPD dihapus atau ditiadakan. Namun, ia berharap proses penyusunan APBD 2025 tetap mengakomodasi aspirasi masyarakat yang telah diserap melalui Pokir.

"Semua ini harus kembali ke aturan yang berlaku. Pokir adalah hak masyarakat yang disampaikan melalui wakilnya di DPRD. Jadi, kita berharap tidak ada manipulasi atau kesalahan dalam pengelolaannya," tutup Manahara. ***