PELALAWAN - Defisit anggaran yang terjadi sepanjang tahun berlalu, dampaknya terus terasa hingga tahun 2017 ini. Bahkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pelalawan tahun 2018, besarannya kembali menurun.

Jika tahun ini APBD Pelalawan besarannya masih mencapai Rp 1,7 triliun, namun tahun depan jumlahnya kian menyusut hanya tersisa Rp 1,4 triliun.

Penurunan anggaran yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebelum adanya pemangkasan oleh pemerintah pusat, memaksa Bupati Pelalawan, HM Harris berpikir ekstra keras.

Diantara kebijakan yang dilakukan Bupati Pelalawan untuk menyiasati kondisi keuangan daerah, dengan menyetop proyek-proyek yang sudah direncanakan sebelumnya.

Kemudian dilakukan rasionalisasi anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rasionalisasinya mencapai 40 persen, termasuk standarisasi yang memang bisa dikurangi tanpa menimbulkan gejolak.

Pada APBD Pelalawan 2018 yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan sebesar Rp 1,4 triliun lebih, pekan kemarin.

Pemerintah Daerah (Pemda) Pelalawan mengalokasikan dana Bantuan Sosial (Bansos) Rp 2,1 miliar lebih, sementara Dana Tidak Terduga (DTT) Rp 500 juta.

Selain itu pada APBD Pelalawan 2018 mendatang Pemda juga mengucurkan dana hibah sebesar Rp 12,5 miliar. Sedangkan untuk belanja bagi hasil kepada Provinsi, Kabupaten atau Kota dan Pemerintahan Desa, Pemda Pelalawan mengalokasikan dana Rp 13 miliar.

Sementara untuk belanja, bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten atau Kota dan Pemerintahan Desa, Pemda Pelalawan mengalokasikan Rp 182 miliar.

Anggaran tersebut tertuang belanja tidak langsung dengan total pagu Rp 699,2 miliar. Dari pagu belanja tidak langsung ini, Rp 489,2 miliar diperuntukkan bagi belanja pegawai.

Agar pembangunan di Kabupaten Pelalawan tidak terhambat, pembangunan fisik dapat didukung oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi.

https://www.goriau.com/assets/imgbank/06122017/duajpg-6636.jpgBupati Pelalawan, HM Harris saat penandatanganan MoU CSR perusahaan bersama Pemkab Pelalawan, Senin (4/12/2017).

Kapasitas keuangan Pemda Pelalawan 2018, hanya dapat membiayai biaya operasional rutin pelayanan masyarakat dan pemerintahan, sedangkan belanja pembangunan fisik sulit terakomodir.

"Kita dapat DAK, itulah yang bisa digunakan untuk pembangunan," disampaikan Bupati Harris, dalam setiap kesempatan.

Setidaknya dapat diperoleh gambaran kucuran DAK yang akan diterima tahun 2018 mendatang. Pemda Pelalawan akan menerima kucuran DAK sebesar Rp 169,5 miliar. Dana ini dapat mendukung pembangunan di Pelalawan.

Alokasi DAK terbagi menjadi dua bagian. Alokasi pembangunan fisik dan non fisik. Sedangkan alokasi pembangunan fisik besarannya mencapai Rp 71,48 miliar dan alokasi non fisik sebesar Rp 98,03 miliar.

Dengan jumlah beragam setiap tahunnya OPD di Kabupaten Pelalawan mendapat bantuan DAK guna membantu pembangunan daerah.

OPD yang mendapat kucuran DAK adalah Dinas Pendidikan (Disdik) besarannya mencapai Rp 7,2 miliar dengan pembagian Sekolah Dasar (SD) Rp 5,8 milar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp 1,3 miliar.

Kemudian, Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) yang mencapai Rp 9,6 miliar dengan pembagian Pelayanan Kesehatan Dasar mencapai Rp 5,87 miliar. Sedangkan pelayanan kesehatan rujukan sebesar Rp 2,82 miliar dan KB Rp 917 juta.

Menurut Bupati Harris, bagaimana dapat menggali dan mencari sumber-sumber lain yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fisik. Dengan kondisi keuangan saat ini, sulit melakukan pembangunan fisik.

"Sekarang ini, bagaimana mencari sumber-sumber lain dan bekerja sama dengan pihak perusahaan untuk mengisi minimnya anggaran pemerintah," tandasnya.

Selain mengejar DAK, Pemkab Pelalawan juga mulai melibatkan perusahaan dalam pembangunan, khususnya melalui dana corporate social responsibility (CSR), melalui forum CSR. Baik perusahaan perbankan maupun perkebunan.

Bupati Pelalawan, HM Harris bersama perusahaan yang beroperasi melaksanakan penandatanganan CSR beasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P) dan pembangunan median jalan, Senin (4/12/2017).

setidaknya sebanyak 51 perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pelalawan diundang dalam pertemuan ini, bertempat di Auditorium Lantai III Kantor Bupati.

Sebelum memulai acara, Bupati Harris melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Pelalawan, Ir M Syahrul Syarif mengabsen satu persatu perusahaan yang diundang dalam penandatanganan MOU.

Bahkan secara tegas sebelum acara dimulai syahrul mengatakan perusahaan yang tidak hadir berarti tidak mau bekerjasama dengan Pemda Pelalawan. Sejumlah perusahaan hadir memenuhi undangan.

Pada kesempatan sama, Bupati Harris berpesan agar menjadi perhatian bersama komitmen dari perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pelalawan bekerjasama bersama dalam membangun.

"Hal ini, langkah yang dilakukan Pemda Pelalawan sebagai tindaklanjut penurunan anggaran dimana APBD Pelalawan tahun 2018 diangka Rp 1,4 triliun yang bisa dipergunakan," jelasnya.

Bupati dua periode ini mengatakan, meski APBD Pelalawan kecil, dirinya masih bisa mempertahankan pegawai honor tanpa ada perumahan dan mempertahankan anggaran pendidikan serta anggaran kesehatan.

"Semuanya ini adalah bentuk kerjasama dan rasa tanggung jawab bersama untuk membangun daerah kita. Karena dengan kebersamaan membangun daerah menjadi lebih baik. Pembangunan daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga perusahaan karena berinvestasi dan mencari penghidupan di Pelalawan," tegasnya.

Tidak hanya itu, mau tidak mau Pemda Pelalawan juga wajib menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tidak hanya beberapa sektor andalan, namun semua potensi harus dikelola dan menjadi sumber PAD terbaru. Baik sektor pertambangan, perkebunan, bangunan, parkir dan lainnya.

Ada beberapa PAD baru yang mai digalakkan pada tahun 2017 ini. "Jadi semua potensi yang ada akan kita olah sebaik mungkin. Intinya, semua potensi tersebut dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi kita," ujar Bupati Harris.

Selama ini tidak semua potensi di Pelalawan diberdayakan menjadi PAD bagi pemerintah. Padahal, semua itu, merupakan lahan basah baru bagi pemerintah. Bertepatan dengan defisit ini, maka semua itu wajib dikelola secara keseluruhan.

"Jadi ini saatnya kita kelola semua potensi di Pelalawan. Dengan begitu, PAD kita akan bertambah dari sebelumnya," terangnya.

Untuk meningkatkan PAD, para pengusaha rumah makan dan restoran di Kabupaten Pelalawan siap-siap untuk didatangi petugas pajak setiap bulannya. Untuk menagih pajak sebesar 10 persen dari hasil penjualannya.

Seluruh pengusaha rumah makan dan restoran akan diberlakukan pajak 10 persen setiap bulannya tanpa terkecuali oleh Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Pelalawan.

Mulai dari skala besar, menengah, maupun warung kecil. Penagihan pajak ini berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2011 tentang pajak dan retribusi daerah.

"Ini salah satu langkah kita untuk menggenjot sektor penerimaan dari pajak. Kita akan maksimalkan mulai bulan ini," ungkap Bupati Harris.

Dinas ini, akan melakukan tugasnya menagih para pengusaha makanan untuk membayar pajak tepat waktu setiap bulannya.

Penekanan itu merupakan hasil rapat koordinasi dan rekonsiliasi yang digelar BPKAD bersama beberapa pengusaha rumah makan dan restoran, beberapa waktu lalu. (advertorial)